Upaya Membangun Budaya Antikorupsi Di Indonesia Melalui Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

0
126

Pada tanggal 21 April 2009, MSI UII menyelenggarakan Studium Generale tentang Upaya Membangun Budaya Antikorupsi di Indonesia Melalui Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. Narasumber tunggal dalam acara ini adalah Drs. H. Asmuni, MA. Berikut makalah yang disampaikan oleh Dosen Tetap FIAI UII yang juga sekretaris Program MSI UII ini.
Upaya Membangun Budaya Antikorupsi di Indonesia

Melalui Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Oleh: Drs. H. Asmuni, MA[1]

A. Latar Belakang

Publikasi mengenai daftar negara terkorup di dunia yang mana republik Indonesia menjadi salah satunya memang bisa menjadi sebuah stigma yang amat tidak nyaman bagi bangsa yang masih memiliki nurani. Negeri kita telah lama dikenal sebagai negeri yang kaya. Namun, pemerintahnya banyak utang dan rakyatnya pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Sejak zaman pemerintahan kerajaan, kemudian zaman penjajahan, dan hingga zaman modern dalam pemerintahan NKRI dewasa ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Akibatnya, kemiskinan yang berkepanjangan telah menderanya bertubi-tubi sehingga menumpulkan kecerdasan dan masuk terjerembab dalam kurungan keyakinan mistik, fatalisme, dan selalu ingin mencari jalan pintas.

Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara terkorup dari 159 negara di dunia. Setelah berbagai usaha pemberantasan korupsi diambil oleh berbagai lembaga di Indonesia dengan hasil yang beragam, dunia pendidikan kini nampaknya mulai merasa bertanggung jawab akan pentingnya penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti korupsi. Wacana mengenai pendidikan anti korupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor.

Pendidikan anti korupsi adalah tanggung jawab dunia pendidikan secara menyeluruh sehingga hendaknya ide pendidikan anti korupsi tidak hanya ada pada kurikulum pendidikan nasional di bawah kementerian pendidikan nasional namun juga dunia pendidikan di bawah kementerian departemen agama. Upaya memasukkan pendidikan antikorupsi pada materi pengajaran sudah dimulai UIN Syarif Hidayatullah dan IAIN se Indonesia. Hal ini disampaikan Azyumardi Azra dalam pembukaan Konferensi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di UIN-UIN se Indonesia di DEPAG Jakarta. Makalah ini akan concern pada salah satu aspek yang terkait dengan kurikulum pendidikan anti korupsi di Perguruan Tinggi Agama Islam secara lebih spesifik yaitu bagaimanakah signifikansi pendidikan anti korupsi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia?

B. Korupsi Sebagai Sebuah Konsep

Definisi
Korupsi dalam bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, sedang menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[2]

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur yaitu: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[3]

C. Signifikansi Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.[4]

Selama ini, dalam teori pendidikan terdapat tiga domain dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, domain kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi baru. Kedua, domain afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, domain psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga domain pendidikan itu idealnya selaras, dan saling melengkapi.[5]

Tetapi kenyataannya hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Berdasarkan temuan Mayhew, hubungan antara ketiga domain itu sangat rendah untuk memprediksikan salah satu domain secara efektif merespon dan direspon domain lainnya. Karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan, jika dilihat dari tiga kerangka domain pendidikan, ada hal-hal sangat problematis; cenderung tidak terjadi keselarasan perimbangan antara ketiga aspek domain pendidikan itu; terlihat kecedenderuangan salah satu aspeknya terabaikan dan aspek lainnya lebih dominan.

Namun kecenderungan dan pencapaian pendidikan sudah jauh bergeser dari tujuan idealnya. Tujuan profesional yang lebih menekankan aspek psikomotorik, lebih mendapat tempat dan prioritas dari target-target kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, umumnya seringkali mengarahkan aspek intelektualitas epistemologis dan kompetensi profesionalitas peserta didiknya. Bahkan dalam kasus di PTAIS evaluasi terhadap kurikulum secara komprehensif belum menjadi agenda yang mendapat perhatian.

Pada akhirnya, salah satu ukuran keberhasilan bersifat kuantitatif dengan penekanan yang kuat pada profesionalisme menjadi ukuran yang pada akhirnya diterima umum; Tinggi rendahnya mutu lembaga pendidikan hanya diukur dari seberapa mudah dan seberapa banyak para lulusan perguruan tinggi cenderung hanya menjadi robot-robot intelektual yang tidak memiliki kepekaan sosial; dan ini memperkuat asumsi bahwa lembaga pendidikan tinggi bak menara gading yang terasing dari masyarakatnya dan tidak membumi.

Pada kasus pendidikan Islam di Indonesia, kondisi yang demikian itu juga diperparah adanya kekeliruan persepsi keagamaan. Sehingga pendidikan Islam di tanah air menjadi terhenti dan cenderung tidak mampu menghadapi perubahan sosial. Hal demikian itu disebabkan karena persepsi keagamaan yang diajarkan tidak lagi kontekstual da tidak menyentuh permasalahan kehidupan masyarakat. Musibah ini terjadi, karena lagi-lagi orientasi pendidikan diarahkan pada pematangan aspek kognisi yang sangat kuat; di PTAIS matakuliah yang terkait dengan upaya pembentukan moralitas (aspek afektif) cenderung didekati dengan pendekatan kognisi an sich. Sebagai contoh matakuliah tasawuf dan akhlak cenderung didekati dengan kajian yang sifatnya sangat historis dan epistemologis; mengenal sang tokoh dengan tingkatan maqamatnya, mengetahui sejumlah definisi tentang kebaikan dan akhlak terpuji, namun menutup diri dari isu-isu sosial terkait dengan problematika episteme-nya. Akibatnya adalah ketika civitas akademika dihadapkan dengan isu korupsi, hal yang paling awal muncul adalah sikap “takut” di satu sisi, tapi pada sisi lain tetapi pada sisi lain tetapi permisif melakukan korupsi.

Di sisi lain, ukuran keberhasilan pendidikan sampai saat ini masih cenderung instan dengan melegalisasi standar-standar kognisi yang juga kabur. Karena tujuan pendidikan tidak pernah jelas sepenuhnya, sistem dan kurikulum pendidikan juga sering tidak jelas arahnya. Setiap kali kurikulum pendidikan diubah tanpa penalaran yang jelas, maka yang menjadi korban pertama adalah peserta didik yaitu para siswa dan mahasiswa, dan akhirnya masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya kebijakan dari penjabaran sistem pendidikan nasional mengabaikan muatan “proses” karena cenderung memprioritaskan hasil akhir. Bahkan lebih parah kecenderungan mutu pendidikan dihitung dengan muatan kuantitatif statistik an sich untuk mengukur suatu keberhasilan pendidikan.

Karena itu kita perlu mengkaji ulang dengan mencoba mengkritisi format pendidikan saat ini. Ada tiga hal yang mempengaruhi problem tersebut. Pertama, pendidikan tidak dibatasi hanya sebagai schooling belaka. Dengan membatasi pendidikan sebagai schooling, pendidikan terasing dari kehidupan yang nyata dan masyarakat terlempar dari tanggungjawabnya dalam pendidikan. Kedua, pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya manusia yang terpelajar tetapi manusia yang berbudaya (educated and civilized human being). Ketiga, pendidikan adalah usaha untuk memberdayakan manusia.

D. Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Dunia Pendidikan

Sebagai kerangka dasar filosofis sementara untuk mengembangkan moralitas peserta didik dalam pendidikan antikorupsi di PTAIS, maka beberapa pendekatan perlu dipertimbangkan: (1). Pembentukan kebiasaan, (2). Pembelajaran, (3). Pemodelan (social learning). Semua pendekatan ini cukup relevan dicermati dan diformulasikan ulang agar target transfer of learning, transfer of values, dan transfer of principles dapat berinteraksi dengan persoalan dan realitas sosial kalangan perguruan tinggi.[6]

Sebagai centre of excellence bagi pendidikan tinggi Islam, UIN/IAIN/ STAIN seyogyanya mampu menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar Indonesia. Dengan begitu pengembangan akademis di PTAIS mendapat dukungan kuat dari akar budaya Islam Indonesia dan tetap menjadi barometer kajian keislaman yang senantiasa memperhatikan kontekstualisasi perkembangan budaya, tradisi dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.

Mayoritas rakyat dalam hampir semua kebudayaan memahami, bahwa sebagian besar jenis korupsi, suap, pemerasan, pajak, dan seterusnya adalah melawan hukum dan bukan merupakan kewajaran. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap korupsi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengenal bentuk-bentuk korupsi.

Selanjutnya pendidikan diharapkan mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan empowerment dan transformation bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan ini, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktik-praktik kehidupan sosial kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan kemudian dicarikan solusinya.

E. Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi mempunyai signifikansi untuk dimasukkan dalam kurikulum PTAI di Indonesia. Hal ini mengingat pendidikan juga perlu dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan social engeneering guna membangun sosial kapital yang efektif dan seimbang. Dengan adanya penanaman nilai-nilai agama dan moral antikorupsi secara lebih spesifik melalui dunia pendidikan formal seperti melalui kurikulum PTAI maka diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan mental dan moral yang bersih dan jujur sehingga masalah korupsi akan dapat relatif ditekan dan selanjutnya dihilangkan di Indonesia.

[1] Dosen Tetap FIAI UII – Yogyakarta

[2] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses pada Jum’at, 28 Maret 2009, Jam: 14.00 WIB

[3] Ibid.

[4] Disarikan dari Redja Mudyahardjo, 2002, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 3-10

[5] Helmiati, Makalah ”Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Kompetisi Global” disampaikan dalam Forum ACIS DEPAG RI, Riau Tahun 2007

[6] “Format Pendidikan Antikorupsi di UIN/IAIN: Review Atas Kurikulum dan Proses Pembelajaran”, 2006, (Jakarta: PBB UIN Jakarta)