Reingkarnasi UU Badan Hukum Pendidikan

0
6

Oleh: Faizi*

Masih segar dalam ingatan ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) beberapa waktu lalu. Sebuah putusan yang amat sangat tepat bukan karena melanggar UU 1945 terutama tentang kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan layak bagi warga negara, jauh lebih penting adalah menjauhkan institusi pendidikan dari spirit kapitalisme.

Pasalnya, manakala logika kapitalisme merasuki sendi-sendi institusi pendidikan, dengan sendirinya semangat pendidikan yang mangarah pada pencerdasan mental kehidupan bangsa akan termarjinalkan dengan sendirinya.

Spirit liberalisme pendidikan akibat penyakit bawaan ideologi kapitalisme tersebut akan sangat mudah kita jumpai di lapangan. Orang kaya bebas memilih sekolah sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki, sebaliknya orang miskin bebas untuk tidak memilih sekolah karena pertimbangan minimnya biaya. Dengan demikian, pendidikan hanya milik orang kaya dan orang miskin dilarang untuk mengakses pendidikan. Jangankan mengkses, sekadar bermimpi untuk mengecam pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas orang miskin sepertinya tidak mempunyai daya dan upaya ke arah sana. Inilah logika liberalisme pendidikan yang amat sangat sederhana.

Mencermati Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi yang sedang digodok oleh DPR seolah mengembalikan ingatan kita pada UU BHP yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pakar pendidikan, Suyatno menilai hampir 80 persen isinya tidak relevan lagi karena forsi pengaturan tata kelola kampus sangat menonjol dimana spiritnya tentunya amat sangat mirip dengan UU BHP(Republika/22/02/2011).

Logika kapitalisme pendidikan

Setidaknya ada dua hal penting yang harus menjadi catatan kritis terhadap RUU PT ini. Pertama, pemerintah sepertinya lepas tanggungjawab dalam hal pembiayaan. Pendidikan di perguruan tinggi seolah hanya disibukkan dengan tata kelola kampus dengan menafikan peningkatan daya saing kuliatas pendidikan dengan masih melibatkan peserta didik dalam memikul beban biaya pendidikan. Dalam konteks ini, aroma lepas tanggungjawab pemerintah dalam hal pembiayaan sangat kuat. Pasal 88 ayat (3) yang menyatakan, “mahasiswa menanggung 1/3 (sepertiga) biaya operasional perguruan tinggi”. Lagi-lagi, hak warga negara menikmati fasilitas pendidikan memadahi dari negara tidak terakomodir dengan sempurna.

Tampaknya, pemerintah terjebak pada logika pasar pendidikan yang sudah begitu mengurita. Privatisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara kita dengan dalih aksi bersama masyarakat itu, sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Pemerintah menyerahkan tanggung jawab itu kepada publik sehingga pendidikan menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya mereka yang memiliki uang banyaklah yang mendapatkan pendidikan bermutu dan berstandar internasional. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi,” (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Filosofi bisnis menjadi salah satu landasan dalam praktek pengelolaan pendidikan oleh pihak swasta. Aset untuk investasi dan kapitalisasi merupakan pertimbangan yang lazim dalam dunia bisnis yang juga diterapkan dalam dunia pendidikan. Melalui landasan seperti ini, maka lembaga pendidikan swasta atau asing selalu survive dan unggul baik pada tampilan fisik ataupun pada kualitasoutput dan outcome pendidikannya.

Dengan dukungan modal (kapital) yang besar, mereka mampu mendirikan bangunan dan lingkungan pendidikan (sekolah atau kampus) yang luas dan megah dengan ditunjang oleh fasilitas pembelajaran yang memadai. Mereka mampu membuka jurusan atau fakultas keilmuan yang baru dan relevan dengan tuntutan persaingan zaman oleh tenaga pengajar yang ahli dibidangnya. Pelanggannya pun dijanjikan dan dijamin puas dengan layanan akademis yang dimiliki (Hayadin, 2008).

Kedua, pemerintah tampaknya ingin mengembangkan PT berbasis kuantitas dari pada kualitas. Hal kuantitas pendirian PT vs kualitas PT ini tampak pada Pasal 8 RUU PT yang menyatakan, setiap satu kabupaten/kota akan berdiri sedikitnya satu PT setingkat akademi. Akademi ini akan didanai bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk level provinsi, pemerintah juga berencana untuk membangun setidaknya satu PT. Tampaknya hal tersebut memiliki tujuan mulia, yaitu untuk memeratakan tingkat pendidikan tinggi warga masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. Namun, apakah niat mulia ini telah dilakukan dengan metode yang tepat?

Sesungguhnya, gelar kependidikan sebagai ‘produk’ dari PT memiliki posisi yang berbeda dengan produk-produk perusahaan/industri. Apabila, produk di suatu perusahaan ditemukan kecacatan, maka produk tersebut dapat ditarik kembali. Namun, lain halnya dengan poduk PT. Seorang hakim lulusan suatu PT, misalnya, tidak akan pernah ditarik kembali untuk ‘diperbaiki keilmuannya’, ketika dia gagal dalam menerjemahkan rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusannya.

Selain itu, metode pengembangan PT berbasis kuantitas juga mengakibatkan anggaran menjadi tidak efektif. Alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya dapat difokuskan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) – berupa beasiswa, subsidi pendidikan, dan lain-lain -akan banyak tersedot ke pembangunan sarana fisik perguruan tinggi yang akan dibangun di tiap-tiap provinsi/kabupaten/kota (Richo Andi Wibowo, 2011).

Investasi masa depan

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan pun dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.

Profesor Toshiko Kinosita, Guru Besar Universitas Waseda Jepang, mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masihlah sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebab dasarnya karena pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Menurutnya, tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting dikarenakan masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang dan jauh ke depan.

Bagi para penganut teori “human capital”, sebagaimana dideskripsikan oleh Walter W. McMahon dan Terry G. Geske dalam bukunya yang berjudul “Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity” terbitan University of Illionis, bahwa nilai penting pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia yang dengan sendirinya akan memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Itulah sebabnya investasi pendidikan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia sebenarnya harus terlebih dahulu mengarah pada pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang super canggih (Faza Amanah, 2010).

Oleh karena itu, penting sekali sebagai negara berkembang seperti Indonesia untuk menentukan metode yang terbaik bagi dunia pendidikannya, yaitu dengan jalan “invest in man not in building”, sebagaimana telah dibuktikan hasilnya oleh negara Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, ataupun Malaysia sekalipun dalam dua dekade belakangan ini.

Kembali pada UUD 1945

Belajar pada negara-negara maju di dunia ini, hampir dapat dipastikan pengembangan sektor pendidikan mendapatkan prioritas lebih dibandingkan dengan sektor yang lain. Amerika Serikat dengan tokohnya Thomas Jefferson, Jerman dengan tokohnya Otto Von Bismark dan Jepang dengan Meiji-nya. Ketiga negara tersebut telah menetapkan pendidikan sebagai landasan pembangunan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, spirit pembangunan bangsa melalui pendidikan termaktub kuat dalam landasan bernegara kita. Dalam pembukaan UUD 1945 sangat jelas disebutkan tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serja memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari kutipan tersebut, tampak jelas bahwa pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Diantaranya dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga pemerintah masih menghayati amanah konstitusi tersebut.

(sumber; Media Indonesia, 30 Mei 2011)

*Mahasiswa Master Islamic Studies UII Yogyakarta