Puasa Dan Korupsi

0
3

Oleh: Faizi*

Salah satu persoalan krusial yang hendak diperbaiki pasca reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Keinginan pemberantasan korupsi sangat sering dilontarkan oleh banyak kalangan, baik pemerintah, DPR, intelektual, agamawan, pengamat dan rakyat jelata.

Tetapi berbagai pendapat dan masukan yang ada belum menampakkan wujud nyata dan juga tidak mencerminkan tekad yang sungguh-sungguh.

Satu per satu pejabat negara diseret ke meja hijau. Mulai anggota dewan di tingkat pusat hingga daerah, mantan anggota dewan di tingkat pusat hingga daerah, pejabat tinggi Bank Indonesia (BI), mantan pejabat tinggi BI, pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung), Menteri dan seterusnya. Sebab, mereka terlibat kasus korupsi. Telah menghabiskan uang negara demi kepentingan pribadi maupun golongan. Merugikan negara.

Terkuaknya berbagai kasus korupsi juga menyiratkan, korupsi bukan lagi persoalan moralitas individual bangsa, apalagi moralitas individual penyelenggara negara. Korupsi adalah persoalan sistemik karena berlaku pada tiap jenjang kehidupan yang menyedot siapapun yang melakoninya, tanpa pandang bulu tingkat moralitas ritual seseorang. Terbukti bahwa korupsi juga banyak dilakukan oleh aparat yang mempunyai legitimasi moral yang cukup kuat.

Korupsi juga bukan persoalan rasio kecukupan pendapatan keuangan. Alasan pemaaf melakukan korupsi karena gaji yang tidak cukup adalah alasan naïf mengingat bahwa tingkat tinggi dengan nominal “colongan” yang memukau dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi dangan gaji dan penghasilan yang lebih dari cukup. Semakin tinggi jabatan dengan gaji yang semakin besar, semakin besar pula nilai korupsinya. Maka pilihan korupsi adalah wujud nyata dari keserakahan sistemik.

Dalam konteks ini, kita sepakat bahwa KKN merupakan sumber utama kehancuran bagi bangsa Indonesia. Kwik Kian Gie ( 2003) menegaskan bahwa KKN merupakan sumber dari segala permasalahan yang dihadapi negeri ini. KKN adalah the roots of evil. Menurutnya, KKN berawal dari sebuah keserakahan materi yang berkembang menjadi kelainan-kelainan yang sifatnya bukan kebendaan. Pikiran menjadi jungkir balik. Itulah sebabnya ada istilah corrupted mind. Dalam merumuskan kebijakan, terkadang perumusnya memang tidak menikmati uang korupsi, tetapi kebijakannya selalu bersifat koruptif karena dibuat dari jiwa, cita-rasa dan pikiran yang keseluruhannya sakit terlepas dari tingkat pendidikannya apa.

Dalam membela kebijakannya, ilmu pengetahuan dipakai untuk berargumentasi seperti pokrol tanpa alur pikir yang jernih dan rasionalitas, tetapi menggunakan dalil-dalil yang dipaksakan dengan kekuasaan. Gambaran yang terdistorsi tersebut dimuat di berbagai media massa sehingga mayoritas masyarakat ikut bengkok persepsi dan pengetahuannya tentang segala hal.

Puasa nasional korupsi

Selama ini konstruk pemahaman kita tentang puasa masih terjebak pada wilayah menahan keinginan-keinginan yang berhubungan dengan nafsu perut dan seks mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tanpa bermaksud mereduksi esensi puasa yang sebenarnya, maka menghadirkan puasa dengan makna imsak (menahan diri) dari segala macam bentuk dosa perlu mendapat perhatian yang serius. Terlebih lagi, imsak dari dosa korupsi yang telah lama melanda dan menggerogoti bangsa ini.

Puasa Ramadhan tahun ini, hendaknya benar-benar menjadi tempat pelatihan penanggulangan korupsi. Untuk itu, setiap muslim harus bertekad kuat, berjanji sekaligus mengharamkan dirinya untuk mengambil sesuatu secara tidak benar, mengambil harta negara, merampas harta orang lain, sekecil apapun. Oleh karena puasa berarti menahan diri, maka setiap muslim harus berupaya sekuat tenaga untuk menahan diri dari perbuatan yang tercela. Ketika hasrat untuk mengkorupsi, menyuap atau menerima suap dan lain sebagainya menghampiri jiwa kita, maka menahan “nafsu korupsi” adalah pilihan yang paling selamat dan bijaksana.

Agar upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna dan integral, terdapat dua hal penting yang harus ditanamkan dalam nurani kita semua. Pertama, harus difahami bahwa korupsi dalam arti menggerogoti harta negara, mengambil atau merampas hak orang lain, menyuap dan disuap adalah perbuatan yang paling dikutuk oleh semua agama, khususnya Islam. Pelaku korupsi, walau secara lahiriyah kelihatan sejahtera, tetapi sesungguhnya koruptor telah membinasakan tidak saja diri dan keluarganya, tapi juga rakyat secara umum.

Dalam konteks ini, perlu kita fahami hadist Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa “setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya”. Tidak hanya neraka di akhirat, tapi juga neraka di dunia dalam bentuk rasa ketakutan dan kehinaan.

Kedua, harus diakui bersama bahwa secara nasional bangsa yang mayoritas berpenduduk muslim ini menempati urutan atas dari negara-negara terkorup di dunia, padahal Islam menutup rapat-rapat akan segala macam perilaku korupsi. Seharusnya umat Islamlah yang paling malu, menangis dan sedih atas realitas ini.

Akhirnya, oleh karena korupsi dekat dengan keserakahan, maka perilaku korupsi sangat mirip dengan perilaku hewan yang “memakan” makanan temannya. Korupsi adalah sangat dekat dengan kekufuran dalam arti tidak sepenuhnya percaya pada reziki Tuhan. Korupsi sangat menyengsarakan rakyat secara umum, karena itu korupsi adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan.

Oleh karena itu, korupsi harus dihindarkan, diberhentikan dan ditinggalkan. Setiap anak bangsa ini mesti berpuasa dari korupsi, tidak saja pada bulan puasa, tetapi juga pada bulan di luar Ramadhan, agar bangsa ini dapat diangkat martabatnya di muka dunia dan cita-cita kesejahteraan benar-benar terwujud. Semoga!

Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Sumber; Harian Jogja, 11 Agustus 2010