Mengobral Kemalasan

0
18

Oleh: Faizi*

Pemerintah sepertinya amat sangat gemar memberlakukan cuti bersama di negeri ini. Setelah memutuskan cuti bersama secara mendadak pada tanggal 16 Mei kemarin, kini pemerintah melalui Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) kembali mengeluarkan keputusan cuti bersama pada Jum’at tanggal 3 Juni mendatang. Dari sini jelas bahwa Juma’at merupakan hari “terjepit” di antara hari libur akhir pekan Sabtu dan Minggu dan hari Kamis sebelumnya libur nasional dalam rangka perayaan kenaikan Yesus Kristus.

Terdapat beberapa pertimbangan pemerintah dalam melakukan cuti bersama, antara lain; 1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di dua hari libur. 2) Sebagaian PNS, tidak sepenuhnya memanfaatkan hak cuti tahunan, padahal cuti adalah momen untuk revitalisasi, rekreasi dan penyegaran bagi keluarganya. 3) Dengan cuti bersama ini, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyiapkan sekolah atau kuliah putra-putri pada tahun ajaran baru. 4) Diharapkan cuti bersama ini akan meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak positif pada peningkatan ekonomi dalam negeri.

Atas pertimbangan di atas, pemerintah kemudian memutuskan bahwa tanggal 3 Juni 2011 merupakan hari cuti bersama dan hal ini dituangkan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, SBK Nomo:  03/2011,Ket.135/MEN/V/2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011. 

Sepintas, salah satu alasan cuti bersama tersebut sangat klise, yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai negeri sipil satu sisi serta meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata pada sisi yang lain. Sebuah alasan yang mengada-ngada ketika dikorelasikan dengan produktifitas kerja masyarakat Indonesia serta kondisi riil pariwisata kita yang sebanarnya. Apapun alasannya, meliburkan hari kerja merupakan upaya melegalkan kemalasan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pada tingkat paling ekstrim, dari pada banyak yang membolos kerja, sekalian dibikin saja secara resmi cuti bersama.

Cuti bersama bukan sesuatu yang dilarang karena memang kewenangan ada di tangan pemerintah, namun persoalannya pemerintah tidak pernah secara terbuka dan mengemukakan sejujurnya pada publik perhitungan untung-rugi pemberlakuan cuti bersama ini. Jika memang banyak keuntungan yang bisa didapat oleh publik tidak menjadi soal dan sah-sah saja. Sebaliknya, jika cuti bersama itu menurunkan produktivitas kerja, maka evaluasi dan koreksi atas kebijakan ini mendesak untuk segara dilakukan. Lebih-lebih, pemerintah sendiri sampai sekarang tidak mempunyai pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai keuntungan pemberlakuan cuti bersama itu.

Produktivitas kerja selalu dijadikan justifikasi cuti bersama oleh pemerintah, padahal tingkat produktivitas kerja di negeri ini sangat rendah. Studi Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia 2009 menyebutkan tingkat produktivitas pekerja Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan pekerja di China. Di pabrik garmen, misalnya pekerja China mampu menghasilkan 90 celana per hari, sedangkan pekerja Indonesia hanya menghasilkan 30-40 celana. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2009 menempatkan Indonesia di urutan ke-83 dari 124 negara dalam produktivitas kerja. Salah satu akibatnya adalah rendahnya daya saing. Indonesia hanya menduduki peringkat 35 dari 75 negara yang disurvei International Management Development. Survei lain mengenai produktivitas bahkan menempatkan Indonesia di urutan ke-59 dari 61 negara atau ketiga terendah dari bawah (Media Indonesia/16/05).

Dalih efektivitas

Niat baik pemerintah dalam pandangan penulis tidak lebih dari sebuah perampasan atau pengurangan pada jatah cuti PNS yang di potong beberapa hari yang ironisnya tidak jelas nilai manfaatnya untuk siapa. Betapa tidak, sebenarnya PNS setiap tahunnya mendapat jatah cuti 12 hari, namun telah terpotong dengan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah tiap tahunnya. Itupun di luar keputusan cuti bersama yang mendadak dan terkesan dipaksakan. Sehingga tetap saja cuti bersama tidak perlu mengingat nilai efektivititas dan efisiensi yang tidak jelas tadi selain berpotensi untuk menghentikan pelayanan PNS pada masyarakat. Dengan demikian, fungsi pelayanan maksimal pada masyarakat yang melekat kuat pada diri PNS akan tercerabut dengan sendirinya melalui kebijakan yang akal-akalan ini. Biarkan PNS memilih kapan akan menggunakan hak cutinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, selain pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik, hak cuti PNS juga dapat dimanfaatkan untuk hal yang benar-benar bermanfaat bagi pemiliknya.

Dalam konteks yang lebih jauh, keputusan cuti bersama ini menunjukkan bahwa manajemen pengambilan keputusan oleh pemerintah masih kurang tertata dengan baik dan sempurna. Apakah itu berkaitan dengan birokrasi dalam proses pengembilan keputusan atau justru ada muatan politis dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Yang pasti aroma keputusan cuti bersama ini lebih kental nuansa kepentingan kelompok atau golongan tertentu serta agenda kemalasan yang terselubung rapi.

Kalau mau jujur, sebenarnya cuti bersama itu menunjukkan kita sebagai bangsa pemalas dan terbelakang. Bahkan dalam konteks tertentu, memperlihatkan bahwa bukan hanya buruh yang tidak punya etos kerja, tapi pemimpin kita juga tidak punya etos kerja yang baik. Maka, menjadi jelas kalau pemimpin kita tidak memiliki jiwa leadership dan hanya berfikir untuk kepentingan pencitraan pribadi. Dengan demikian, obral cuti bersama dari pemerintah mendesak untuk segera dikoreksi dan dievalusi ulang. Kalau tidak, pemerintah sama saja mengajak rakyatnya untuk bekerja dan berfikir malas.

* (Mahasiswa Magister Studi Islam UII Yogyakarta)

Artikel di atas dimuat di Harian Jogja, Sabtu, 04 Juni 2011.