KULIAH UMUM PPs MSI FIAI UII KONSENTRASI SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM

0
134

KULIAH UMUM PPs MSI FIAI UII KONSENTRASI SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM

Kampus Magister Studi Islam FIAI UII Jl. Demangan Baru 24 kedatangan tamu istimewa. Pasalnya pada hari Jum’at 16 Januari 2015 kemarin Direktur Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, Dr. H.M. Amin Haedari, M.Pd., berkunjung memberikan Kuliah Umum di tengah-tengah mahasiswa penerima BeasiswaS2 Konsentrasi Supervisi PAI tahun akademik 2014/2015. Selain jajaran pimpinan dan staf MSI UII, hadir juga dalama cara ini Drs. H. Bardan, M.Pd. (Kabid PAKIS Kanwil Kemenag DIY), Kasi Pais Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-DIY, serta beberapa dosen Konsentrasi Supervisi PAI.

Dalam sambutannya, Dr. Hujair AH.Sanaky, M.S.I. (Direktur Program PPs FIAI UII) menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama yang telah terbangun dengan Kemenag RI. Peserta program Beasiswa Calon Pengawas di MSI UII terdiri dari 23 orang, yaitu 11 orang berasal dari DIY; 5 orang dari Jawa Tengah; 2 orang dari Kalsel; 1 orang dari Kaltim, 2 orang dari Aceh Timur, 1 orang dari Jambi, dan 1 orang dari Lombok NTB.“Jadi (pesertanya) cukup mewakili seluruh wilayah Indonesia”,ujar Hujair Sanaky (DirekturPPs)di Ruang Sidang PPs FIAI UII (16/1).

Beberapa topik yang disampaikan Dr. H.M. Amin Haedari, M.Pd., diantaranya mengenai sistem Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, antara Pemerintah Pusat, Daerah/Propinsi dan Kabupaten/Kota (UU No.23/2014). Pembagian ini meliputi sub-urusan: Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Amin Haidari menguraikan, dengan diberlakukannya undang-undang terbaru ini terjadi persoalan di Kemeterian Agama yang juga menaungi PerguruanTinggi, madrasah, dan pondok pesantren. Padahal ada lima ranah yang tidak diotonomikan yakni bidang Moneter/Keuangan, LuarNegeri, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta bidang Agama. Maka berdasarkan kewenangan tersebut, diperlukan komitmen bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Mengenai kurikulum 2013 yang beberapa waktu lalu dibekukan oleh menteri pendidikan RI, Amin Haidari menyatakan bahwa kemenag pusat akan terus menjalankan kurikulum tersebut, “kurikulum 2013 harus jalan terus” tegasnya. Selanjutnya, Bapak Dirjen Amin Haidari menegaskan pengembangan kompetensi melalui penguatan idiologi pendidik dan tenaga kependidikan mutlak diperlukan. Terlebih untuk menyiapkan calon pengawas/supervisor yang handal dan profesional. Karena itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam sangat intens mengupayakan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Beberapa tahun terakhir Dirjen Pendis membuka program beasiswaS2 KonsentrasiSupervisi PAI untuk calon Pengawas PAI. Program ini sangat penting mengingat peran strategis pengawas di dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Peran tersebut menuntut penguasaan berbagai kompetensi pengawas. Selain memiliki kompetensi akademik dan manajerial, juga harus memiliki kompetensi lain seperti kompetensi sosial, kepribadian, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan. Diibaratkan seperti mekanisme dalam suatu perusahaan, jika ada produk yang tidak sesuai dengan standar produksi maka yang paling bertanggungjawab adalah supervisornya. Supervisor harus bekerja dengan seksama dan selalu mengontrol kinerja bagian produksi agar tidak ada barang yang cacat atau tidak laik beredar di pasaran. Demikian pula halnya dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI).“Supervisor PAI mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mengawasi, membimbing, membina, dan mendampingi guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Karena itu supervisor harus memiliki kemampuan yang lebih (mumpuni) dari pada guru PAI”,jelasnya.

Sebelum mengakhiri kuliah umum, bapak Dirjen berpesan kepada seluruh peserta S2 Supervisi PAI tahun ini supaya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan lancer dan tepat waktu (2 tahun). Dalam pandangan beliau, untuk saat ini seluruh mahasiswa program S2 Supervisi PAI diwajibkan mengikuti seminar pendidikan minimal lima kali sebagai prasyarat ujian pendadaran Tesis. Hal ini tentunya agar kedepan, calon pengawas PAI lebih matang (siap) dan terbuka wawasan keilmuannya. Di samping itu, bapak Dirjen mengandaikan kegiatan supervisi guru PAI di masa mendatang tidak berjalan konvensional seperti sekarang (dengan tatap muka), tetapi dilakukan melalui pemanfaatan kecanggihan IT. Dengan begitu pemantauan RPP, proses pembelajaran dan system penilaian dapat berlangsung lebih optimal dan efisien, apalagi dalam aktivitas supervise tidak jarang pengawas terkendala jarak kantor dengan sekolah.

(A. Amali K & Joko)