Kajian Hukum Islam Di PPs FIAI UII

0
30

Jum’at, 6 Maret 2009, PPs FIAI UII menyelenggarakan Kajian Hukum Islam di Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut: (1) Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS.; (2) Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum; (3) Drs. Yusdani, M.Ag.; (4) Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

Secara berturut, makalah dalam Kajian tersebut akan kami publikasikan melalui web ini. Berikut Makalah yang ditulis Oleh Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS. tentang Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia:

Hukum Islam di Indonesia
(Tinjauan Sosialisasi )
 
Oleh : Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS.
(Ketua Program Pascasarajana Fakultas Ilmu Agama Islam UII)

Pendahuluan

Berbicara masalah hukum apalagi hukum Islam dan lebih spesifik lagi hukum Islam di Indonesia memang sangat mengasyikan.. Hal ini karena keberadaan hukum Islam di Indonesia berhadapan dengan hukum-hukum yang lain. Lazimnya pembicaraan hukum di Indonesia diklasifikasikan kedalam tiga corak pembagian hukum yaitu, hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Ketiga hukum ini memiliki ranah pembicaraan, ciri dan corak sendiri. Disamping itu daya ikat dan pemberlakuannyapun memiliki corak tersendiri. Hukum Barat yang dalam konteks Indonesia diadobsi dalam hukum positif konvensional memiliki daya ikat bagi seluruh warga Negara Indonesia yang dalam keterikatannya berkait dengan asas equality before the law, dalam pengertian sederhana bahwa semua orang sama dihadapan hukum. Hukum Adat sarat dengan locally  mempunyai daya ikat hanya dalam batas orang yang tunduk ke dalam hukum Adat. Hukum Islam di Indonesia mempunyai daya ikat terhadap penganut agama Islam.

Salah satu persoalan yang menjadi pertanyaan dalam konteks keberadaan hukum terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat adalah bagaimana agar hukum menjadi efektif berlaku di masyarakat . Pertanyaan ini menjadi sulit dijawab karena kondisi masyarakat sangat beragam baik kemampuan ilmunya kepentingannya, kesadarannya dan beberapa persoalan lain yang melingkupi kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini dalam proses pemberlakuan suatu hukum perlu ada sosialisasi agar penerapan hukum itu memiliki daya ikat yang kuat sehingga supremasi hukum sebagai ultimate goal dalam sebuah hukum dapat tercapai. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dalam bahasan singkat ini akan dibicarakan persoalan khusus yang menyangkut sosialisasi hukum Islam di Indonesia dalam hal sarana, sasaran dan  metodenya.

Sarana Sosialisasi
Persepsi orang kalau berbicara sarana biasanya terkait dengan barang atau benda. Tetapi dalam kaitan ini sarana bisa berarti bentuk hukum itu sendiri. Ini penting karena bentuk hukum sangat berkaitan erat dengan daya ikat itu sendiri. Kita ingat tentang Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sampai sekarang banyak orang yang belum tahu tentang apa itu Kompilasi Hukum Islam atau sering disingkat KHI, bahkan dikalangan ahli hukum sekalipun. Hal ini karena bentuk hukum itu adalah Inpres yang dalam tata herarchinya dibawah undang-undang. Disamping itu daya ikatnya karena sebatas instruksi jadi tidak memiliki pressingyang kuat. Berbeda halnya hukum yang berbentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dalam konteks bentuk hukum sebagai sarana kekuatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat maka idealnya bentuk hukum itu adalah undang-undang. Ironisnya hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang boleh dibilang dalam hitungan jari, dan ini beda dengan bentuk undang-undang dari hukum positif selain hukum Islam. Terlepas dari kekurangan itu di Indonesia lambat laun sudah bertambah nuansa hukum Islam yang diundangkan seperti yang terakhir ini dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008  tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan lembaga pendidikan tidak kalah pentingnya sebagai sarana sosialisasi hukum Islam. Hanya ironisnya apabila berbicara lembaga pendidikan yang digunakan sebagai sarana penyebarluasan hukum Islam lazimnya hanya sebatas lembaga pendidikan yang memiliki label Islam seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Negeri, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul ‘Ulama dan lain sebagainya. Oleh karena secara fakta demikian maka bagaimana upaya membangun kekuatan agar lembaga pendidikan ini dapat betul-betul memiliki keunggulan yang dapat diperhitungkan melebihi dari lembaga-lembaga yang bercorak konfensional.

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam yang pada saat sekarang sedang menawarkan program Doktor dibidang hukum Islam sangat diharapkan memiliki kelebihan-kelebihan, warna dan corak tersendiri yang memiliki nilai daya jual dan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu studi kewilayahan yang dikemas dalam kurikulum dan perangkat-perangkat lainnya  diharapkan bisa menjawab persoalan ini.

Tawaran yang mungkin perlu dipertimbangkan bahwa untuk menunjukan adanya keunikan perlu dibentuk atau perlu ada wadah yang mensosialisasikan hukum Islam dengan nama “Lembaga Sosialisasi Hukum Islam”. Wadah inilah yang menjadi sarana dan penyebar informasi terutama hukum-hukum Islam yang sudah diberi baju hukum baik undang-undang , peraturan pemerintah atau produk-produk hokum lainnya. Kalau di FIAI UII ada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, mungkin di PPs FIAI atau lembaga lain yang ada di UII membentuk dan bergerak dibidang ini agar gaung hukum Islam dapat menyentuh kesemua lini.

Sasaran Sosialisasi

Karakter dan tipologi suatu wadah sangat menentukan dalam menerima dan menyebarluaskan sebuah informasi yang berakibat berpengaruhnya isi informasi tersebut. Oleh karena itu sasaran penyebarluasan harus diperhatikan bobot kualitas wadah itu sendiri.

Syechul Hadi Permana (1999 ; 139 ) dalam judul temanya “Sosialisasi Inpres No.1 tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Hukum Islam” dengan sasaran sebagai bereikut : a. Aparat pemerintah dan aparat penegak hukum; b. Organisasi bantuan hukum; c. Pemuka agama: ustadz, mubaligh dan para khatib; d. Ta’mir masjid,; e. Lurah-lurah, Ketua RT, Ketua RW; f.Organisasi wanita; muslimat NU, Aisyah, Fatayat dan Darma Wanita; g. Organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa; h. Korpri; i. Kelompok profesi; j. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan; k. Dan lain sebagainya.

Sasaran tersebut apabila dilaksanakan dengan serius dan sunguh-sungguh maka hukum Islam itu betul-betul akan membumi, karena semua lini sudah tersentuh dengan wadah-wadah tersebut. Persoalannya adalah apakah cara-cara tersebut dapat dilaksanakan? Siapa yang yang melaksanakan? Hal ini tidak mudah dijawab karena memerlukan adanya pengertian akan pentingnya sosialisasi itu sendiri sebagai suatu keniscayaan dalam menerapkan hukum Islam yang efektif. Sebagai misal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syari’ah wadah yang dijadikan sasaran baru disentuh oleh institusi lembaga pendidikan tinggi, itupun baru beberapa saja. Apalagi kalau dikembalikan pada cara diatas hal ini kelihatannya masih jauh dari realisasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Upaya kolaborasi atau jaringan kerjasama dalam mewujudkan sasaran sosialisasi dengan pihak-pihak terkait sangat memberi peluang agar segala beban bisa dilaksanakan bersama terutama yang menyangkut biaya, ketersediaan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Kegiatan penelitian perlu digalakkan untuk mengukur apakah sasaran sosialisasi itu sudah menyentuh pada pemahaman dan pengamalannya atau sebaliknya sosialisasi itu tidak ada bedanya dengan acara serimonial biasa. Hal ini penting agar kegiatan sosialisasi itu dapat terukur.

Metode Sosialisasi

Sementara ini cara yang digunakan dalam sosialisasi adalah berbentuk  ceramah, yang dikemas dalam forum seminar, diskusi, work shop dan forum sejenisnya, jarang yang menggunakan cara-cara lain. Kalau membandingkan cara sosialisasi yang digunakan pada waktu acara P4, yang pelaksanaannya  lebih fariatif dan lebih menyentuh pada sasaran. Berbagai simulasi yang digunakan dalam penataran P4 kelihatan hidup. Tapi cara ini untuk saat sekarang  kelihatan kuno karena dunia sekarang lebih banyak menggunakan cara elektronik dengan dunia ITnya. Oleh karena itu cara yang bersifat fariatif kelihatannya lebih menyentuh kebutuhan akan pentingnya sosialisasi dibandingkan model konvensional yang hanya menggunakan satu cara seperti yang banyak dilakukan sekarang ini.

Model yang digunakan dalam pembelajaran terutama studi pascasarjana lazimnya digunakan model ceramah, diskusi, studi kasus, diskusi kelompok, penulisan makalah dan presentase yang pelaksanaannya lebih banyak dilakukan di kelas. Mungkin sekarang lebih banyak diarahkan pada model pelatihan yang tampilannya mirip dengan model P4 . Karena dengan pelatihan mahasiswa lebih focus dan lebih mengena serta dapat didetiksi kualitasnya secara langsung sekaligus dapat mengawinkan antara teori dan praktek. Hanya saja kalau bicara soal pembelajaran di Pascasarjana lebih menekankan pada pemikiran dan teori, sehingga produk-produknya tidak membumi dan berhenti dalam sebatas wacana. Tentu tawaran model ini secara klasik agak  berlawanan dengan kebiasaan model pembelajaran yang dianut pada umumnya dan akan menjadi pertanyaan, apa bedanya model pembelajaran  di S1 dengan pembelajaran di S2 atau S3. Padahal kalau bicara soal hukum Islam banyak hal-hal yang perlu disimulasikan atau dimodelkan seperti pelatihan. Seperti muatan-muatan materi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , dan lain sebagainya. Padahal pepatah Arab mengatakan “ Ilmu tanpa amal/praktek seperti pohon yang tidak berbuah “.

Kesimpulan

Sosialisasi hukum Islam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan produk hukum Islam itu sendiri. Karena Allah memerintahkan “Sampaikanlah ajaranKu walaupun hanya satu pengertian”. Ini menunjukkan adanya perintah untuk mensosialisasikan ajaran itu sendiri.

Perangkat-perangkat yang digunakan dalam mensosialisasikan hukum Islam di antaranya menyangkut sarana, sasaran dan metode. Dalam menerapkan tiga perangkat itu idealnya selalu mengawinkan aspek teori dan prakteknya agar tercipta hukum Islam yang membumi dan memilki daya ikat sesuai dengan karakter hukum Islam itu sendiri.

Agar sosialisasi hukum Islam itu dapat berjalan efektif maka perlu diwadahi dengan lembaga sosialisasi hukum Islam.Dan LKBHI yang dimiliki oleh FIAI UII atau PPs FIAI dapat mewadahi lembaga ini .

SHARE
Previous articleIsro' Mi'roj
Next articleKampus Darurat NII