Magister Studi Islam UII

You are here: Home arrow News & Agenda arrow Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia | Print |
Monday, 01 June 2009
ImageTanggal 27 Mei 2009, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (PPs FIAI UII) menyelenggarakan Kajian Hukum Islam. Salah satu pemakalah adalah Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. Dosen Ekonomi Islam UII yang sedang study Program Doktor Ekonomi Islam di UIN Yogyakarta dalam kesempatan tersebut menyampaikan makalah tentang "Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia". Berikut makalah yang ditulis dosen pada prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII tersebut: 

 

APLIKASI HUKUM ISLAM

DALAM PRAKTIK EKONOMI ISLAM

 DI INDONESIA[1]

 

Oleh:

Rahmani Timorita Yulianti[2]

 

Abstrak

Perkembangan ekonomi Islam di tanah air, meliputi kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasioanl seperti yang terjadi di lembaga- lembaga perekonomian Islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, dan sebagainya. Perkembangan tersebut diharapkan semakin melebar meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah,  ekonomi makro (kebijakan fiskal, public finance, strategi mengatasi kemiskinan serta pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti  upah dan perburuhan dan lain-lain. Dalam perkembangan di bidang lembaga perekonomian agar mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, diperlukan  inovasi-inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perkembangan tersebut juga berimplikasi kepada banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi Islam, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia.Walaupun terkesan agak lambat jika dibandingkan dengan maraknya lembaga-lembaga perekonomian Islam di Indonesia, tetapi hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) di Indonesia pada akhir 2008 yang lalu patut diapresiasi secara baik. Paling tidak KHES merupakan terobosan baru dalam aspek pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia lainnya adalah diterapkannya fatwa-fatwa DSN MUI yang menjamin produk dan operasional lembaga-lembaga perekonomian Islam di Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariah.

 

Kata Kunci: Aplikasi, Hukum Islam, Praktik, Ekonomi Islam

 

 

I.    Pendahuluan

            Perkembangan ekonomi Islam saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional maupun di Indonesia. Perkembangan tersebut meliputi kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasioanl seperti yang terjadi di lembaga- lembaga perekonomian Islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah,  Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, lembaga keuangan publik Islam seperti Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Perkembangan tersebut diharapkan semakin melebar meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah,  ekonomi makro (kebijakan fiskal, public finance, strategi mengatasi kemiskinan serta pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti  upah dan perburuhan dan sebagainya.

          Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam  UU nomor 10 tahun 1998[3]. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan praktik ekonomi Islam di Indonesia.

          Dalam perkembangan di bidang lembaga perekonomian agar mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, diperlukan  inovasi-inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perkembangan tersebut juga berimplikasi kepada banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi Islam, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia.

          Dalam merespon pertumbuhan lembaga dan regulasi perekonomian Islam di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Permasalahan tersebut adalah pertama, bagaimana praktik ekonomi Islam di Indonesia? Kedua, bagaimana formalisasi hukum ekonomi Islam merespon kemajuan ekonomi Islam di Indonesia? Ketiga ,bagaimana aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia?

II.  Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

            Praktik ekonomi Islam di bidang lembaga perekonomian mengalami akselerasi yang signifikan, baik di dunia  maupun di Indonesia. Pada era modern ini, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga perekonomian telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Berdasarkan prediksi McKinsey pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun.[4]

          Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia saat ini megalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya  456 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440. Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan  di  banyak kabupaten/kota. Pada tahun 2009, akan hadir 8 Bank Umum Syariah  lagi, sehingga total Bank Umum Syariah menjadi 12 buah.[5]

          Sebagai salah satu contoh, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan April 2009 meluncurkan 42 kantor layanan baru untuk melengkapi 233 kantor layanan lainnya. Dengan penambahan kantor cabang tersebut, BMI kini memiliki cabang lengkap di 33 provinsi se-Indonesia, sekaligus menempatkan BMI sebagai bank syariah dengan jaringan kantor terluas di Indonesia. Selain itu BMI juga membuka kantor cabang di Malaysia pada bulan Maret 2009. Hal ini menjadikan BMI sebagai satu-satunya bank yang memiliki kantor layanan di Malaysia.[6] Pertumbuhan BMI ini diharapkan akan memicu pertumbuhan bank-bank umum syariah lainnya seperi BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BPD Syariah dan lain-lain.

          Untuk kinerja pegadaian syari’ah tetap kencang sampai sekarang, meski imbas krisis finansial global juga masuk ke Indonesia. Selain terus penetrasi ke daerah, pegadaian syari’ah terus berinovasi dengan produk-produk baru. Kalau di tahun 2008 pembiayaan pegadaian syariah mencapai Rp.1,6 triliyun dengan 150 gerai pegadaian syariah, di tahun 2009 ditargetkan dapat mencapai Rp. 2,8 triliun dengan target 250 gerai.[7]  Bahkan sempat berhembus kabar bahwa pemerintah melalui Departemen Keuangan saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang Jasa Gadai (RUU Jasa Gadai). Melalui RUU Jasa Gadai ini akan membuka peluang swasta masuk ke sektor usaha pegadaian termasuk pegadaian syariah.[8]

          Di samping itu, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang di Indonesia disebut sebagai Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) juga sangat pesat. Akhir 2008, jumlah BMT mencapai 5000-an BMT. Salah satu BMT di Indonesia yang representasi dapat dijadikan contoh pengembangan unit produksi adalah BMT Beringharjo di Yogyakarta. BMT ini berawal dengan modal Rp.1 juta, kini (per November 2008) sudah mencapai Rp. 28 miliar  dengan delapan cabang termasuk  di Jawa Timur dan Jawa Barat.[9]

          Sedangkan praktik ekonomi Islam dalam aspek asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Perkembangan industri ini pun sangat pesat, sampai akhir 2007 terdapat 37 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, 5 broker asuransi dan reasuransi syariah. Hingga tahun 2009 ini asuransi syari’ah masih akan bergerak tumbuh di kisaran 50-60 persen, meski industri manufaktur kelabu.[10] Bahkan beberapa tahun belakangan ini, produk unit link insurance plan (ULIP)[11] ternyata banyak memukau publik dan meramaikan pasar asuransi tanah air. Seperti yang dialami perusahaan asuransi Prudential Indonesia,  produk unit linknya menguasai 33 persen pangsa pasar. Pertumbuhan ini dialami juga oleh perusahaan asuransi syariah lainnya seperti, Allianz Life Indonesia Divisi Syariah, BNI Life Divisi Syariah, MEGA Life Unit Syariah dan lain-lain.

          Praktik ekonomi Islam di Indonesia selanjutnya dapat  dijumpai pada lembaga perekonomian Islam lainnya dan lembaga bisnis syariah seperti lembaga pembiayaan syariah dan lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga wakaf.     

          Pertumbuhan lembaga perekonomian Islam di Indonesia tersebut, juga dibarengi dengan dikeluarkannya regulasi atau hukum yang mengatur operasionalnya. Berturut turut sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga perekonomian Islam pertama, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam  UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syari’ah. Selain itu juga memberikan arahan bagi perbankan konvensional untuk membuka cabang syari’ah  (dual banking system) atau bahkan melakukan konversi.[12]

          Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan  UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dalam mengatur kebijakan bank syari’ah dan bank konvensional.[13]  

          Kemudian perkembangan tersebut disusul pada 7 Mei 2008 telah disahkan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perkembangan yang sangat signifikan atas hukum perbankan syari’ah ditandai dengan disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Dalam UU tersebut perbankan syari’ah dimungkinkan menerbitkan produk atau melakukan kegiatan usaha yang lebih luas, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.[14]

          Sedangkan untuk menyelesaikan perkara persengketaan di lembaga perekonomian Islam, pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai revisi UU No.7 tahun 1989. UU tersebut menambah kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kontrak ekonomi syariah yang sebelum UU No. 3 tahun 2006 diselesaikan di Pengadilan negeri atau Badan Arbitrase Syari’ah.

          Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tersebut, membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia. Sehingga formalisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang urgen.

 

II.  Formalisasi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

            UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2006.[15] Kelahiran Undang-Undang ini membawa pengaruh besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda,  bisnis dan perdagangan secara luas. Pada UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 point i disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[16]

          Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah  diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari’ah. Dalam realitasnya, sebelum amandemen UU No 7/1989  ini,  penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga perekonomian Islam tersebut, mengacu pada ketentuan KUH Perdata.[17]

          Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke-tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.[18]

          Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim pengadilan agama, maka formalisasi hukum ekonomi Islam dalam bentuk KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) yang komprehensip menjadi urgen. Seperti yang dibuat pemerintahan Turki Usmani dengan nama Al-Majallah Al-Ahkam al-’Adliyah yang terdiri dari 1851 pasal[19], dimaksudkan agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syari’ah. Hal ini juga menjadi signifikan manakala masalah asuransi syari’ah, reasuransi, pegadaian syari’ah, reksadana syariah, obligasi syari’ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat.

           Kalaupun ada aturan-aturan hukum tersebut, masih tersebar ke berbagai tempat. Seperti Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, regulasi BI, kitab-kitab fiqih dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Sehingga belum menjadi satu dalam bentuk kodifikasi. Realitas inilah yang dijawab Mahkamah Agung dengan menghadirkan KHES. Problem regulasi ini sangat disadari oleh Mahkamah Agung. Melalui SK Mahkamah Agung Nomor 097/SK/ X/2006 telah ditunjuk sebuah tim  (Kelompok Kerja) yang bertugas menyusun  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

          Kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal). [20]

          Di antara beberapa hal yang perlu dikritisi adalah pertama, posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional. Kedua, paradigma dan prinsip  yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES. Ketiga, pendekatan dan metode istinbat yang dilakukan tim KHES dalam melahirkan hukum ekonomi syari’ah. Keempat, hubungan KHES dengan undang-undang terkait. Kelima, kedudukan dan kewenangan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) pasca lahirnya KHES. Keenam, apakah aturan-aturan hukum di dalam KHES memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah.[21]

III.        Aplikasi Hukum Islam Dalam Lembaga Perekonomian Islam Di Indonesia

Pada beberapa tahun belakangan, telah terjadi gejala baru dalam politik hukum nasional di mana hukum Islam semakin mendapatkan tempat yang sangat luas dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional, tidak seperti yang terjadi saat dilahirkannya Undang-undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang sarat dengan pro kontra.  Padahal perluasan wewenang PA ke dalam Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) termasuk lebih luas wilayahnya dan lebih bersifat keduniawian.

Realitasnya praktik hukum keluarga dengan hukum ekonomi Islam dalam kehidupan umat Islam memang ada perbedaan; hukum keluarga telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak lama dengan kesadarannya sendiri, sehingga telah menjadi bagian dari adat-istiadat umat Islam.  Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri.[22]

Sedangkan hukum ekonomi Islam, secara umum belum dipraktikkan dan belum banyak yang menjadikan adat-istiadat umat Islam. Hukum ekonomi Islam secara kelembagaan hanya dipraktikkan lewat lembaga perekonomian yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar. Sehingga perbedaan tersebut juga berimplikasi terhadap perbedaan proses positifisasinya.[23]

Sehingga positifisasi tersebut berangkat dari gejala institusionalisasi hukum ekonomi Islam yang secara adat belum banyak dipraktikkan oleh seluruh umat Islam. Kalau melihat langsung pada praktiknya, justru masih banyak praktik ekonomi umat Islam yang masih menyimpang dari hukum Islam dan semakin mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Bahkan lembaga-lembaga perekonomian Islam yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum ekonomi Islampun juga belum sepenuhnya mengaplikasikannya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syari'ah pada umumnya, lebih banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total pembiayaan mereka.[24] Sementara itu, hasil penelitian di BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah. Padahal, sebenarnya bank syari'ah memiliki produk unggulan, yang berbasis profit and loss sharing (PLS),  yaitu mudharabah dan musyarakah.[25]

Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan murabahah ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan label 'Islam'. [26]

Di kalangan ulama fiqhpun, keabsahan pembiayaan murabahah masih debatable. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena murabahah merupakan jual beli, tetapi ada sebagian ulama yang melarang karena beranggapan bahwa murabahah itu bukanlah jual beli melainkan hilah untuk mendapatkan riba.[27]

Selain itu praktik hukum ekonomi Islam di masyarakat mungkin sudah banyak perkembangan baru yang sudah bergeser dari normatifitas fikih, meskipun hal ini perlu pembuktian di lapangan. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktik bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN/MUI.

Terlepas dari penyimpangan tersebut, norma hukum Islam tetap menghendaki aplikasi hukum oleh setiap pemeluknya. Masalah bagaimana cara pemberlakuannya, hal tersebut kembali kepada metode pendekatannya, karena metode inilah yang akan membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, meskipun obyeknya sama.[28]

Dalam hukum Islam dikenal teori ’urf [29] atau adat, sebagai salah satu metode istinbat hukum. Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat.  Apalagi dalam konteks hukum ekonomi Islam sangat berkaitan dengan masyarakat secara langsung yang sarat dimensi sosialnya. Sehingga diperlukan fleksibelitas dalam hukum ekonomi Islam yang dikenal dengan kaidah, ”Al-Asl fi al-Muamalah al-Ibahah Illa ay-Yadulla  Dalilan ’ala Tahrimih” [30] (Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Maksud kaidah ini bahwa semua transaksi dalam bidang muamalah adalah dibolehkan seperti jual-beli, sewa menyewa, kerja sama (Mudharabah atau Musyarakah) dan sebagainya, bahkan untuk transaksi yang mungkin akan tercipta di kemudian hari, selama tidak ada nash yang melarang transaksi tersebut.   

Oleh karena itu, akomodasi terhadap realitas sosial umat Islam yang berkaitan dengan praktik hukum ekonomi Islam sangat diperlukan, karena hal tersebut akan berimplikasi pada efektifitas dan respon di masyarakat serta prospek hukum ekonomi Islam itu sendiri. Di sinilah perlunya pendekatan sosiologis dalam legislasi hukum untuk masyarakat dengan pola button-up.

Secara historis, pemberlakuan hukum dengan pola normatif dan top-down hanya akan menimbulkan keruwetan dalam penegakannya, karena tidak akomodatif dan komunikatif dengan kebutuhan sosiologis masyarakat, dan cenderung menjauhi rasa keadilan masyarakat. Pengalaman bangsa Indonesia dengan pemberlakuan BW dan WvS produk Belanda secara paksa sudah cukup menjadi pelajaran.

Sehubungan dengan aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia belakangan ini, menurut amatan penulis, penyusunan KHES nampak ’keburu-buru’,[31] kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan legal opinion di kalangan pakar, ulama, pesantren,  dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebagain kecil saja, meskipun dalam konteks ini tidak bermaksud negatif. Lain halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama (kiai), pesantren, akademisi fakultas syari’ah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi.

Mungkin dapat dimaklumi bahwa dalam penyusunan KHES ini sudah didesak oleh kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang booming berekonomi Islam. Namun demikian, harus diakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia.

            Aplikasi hukum Islam dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia lainnya adalah penyusunan fatwa DSN MUI. Para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa dari MUI berkaitan dengan praktik dan produk  lembaga perekonomian Islam. Perkembangan lembaga tersebut yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum Islam yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah. Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia.[32]

          Fatwa[33] merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator bagi kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Fatwa ekonomi Islam yang telah hadir tersebut secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi).

          Secara fungsional, fatwa DSN menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga perekonomian Islam, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Islam ke DSN dan memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Islam.[34]

          Fatwa DSN tersebut tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Islam, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).[35] Selain itu keberadaan fatwa yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial.
          Otoritas fatwa tentang ekonomi Islam di Indonesia, berada di bawah Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah dari Bank Indonesia.[36]

          DSN MUI sejak dibentuk pada Februari 1999 hingga sekarang (Selama 10 tahun) telah mengeluarkan 61 fatwa tentang produk-produk dan operasional lembaga perekonomian Islam di Indonesia yang selama ini masih tetap berlaku dan belum pernah melakukan revisi. Sebagaimana yang terjadi dengan fikih muamalah klasik, fatwa yang ada tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat. Sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibanding kondisi di masa lampau. Oleh karena itu perlu menjadi catatan bagi DSN MUI, ketika kemajuan transaksi dalam praktik ekonomi Islam di Indonesia sudah semakin kompleks, maka kebutuhan akan revisi terhadap fatwa tentang ekonomi Islam di Indonesia, menjadi sesuatu yang niscaya.

V.   Penutup

            Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini, mengalami akselerasi yang luarbiasa. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa Undang-undang yang mengatur lembaga perekonomian Islam di Indonesia, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan tersebut. Selain itu, juga berimplikasi terhadap aplikasi hukum Islam dalam operasional dan inovasi produk pada lembaga perekonomian Islam dan kemungkinan terjadinya penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama. Dalam kerangka itulah hadir Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Di samping itu, para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa DSN MUI berkaitan dengan praktik dan produk  lembaga perekonomian Islam.

DAFTAR PUSTAKA

 

Agustianto,Urgensi Hukum Ekonomi Islam, dikutip dari    http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1109- urgensi-kodifikasi-    hukum-ekonomi-syariah accsessed pada tanggal 23        Feb     2009 00:24:59 GMT

 

Andi Syamsu Alam,2007. Implikasi revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989         tentang Peradilan           Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum         Pengadilan Agama”,  dalam Jurnal Mawarid Edisi XVII. Yogyakarta:        FIAI UII.

 

Azhari Akmal Tarigan, “Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari     http://www.waspada online/go.id/detil.

 

Bank Indonesia, 2008. Statistik Perbankan Syariah.

 

Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua, 2003. Jakarta: Kerjasama DSN MUI dengan          Bank   Indonesia

 

H.A Djazuli,2006.  Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

 

M.Rusydi, 2007. “ Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan  (Menyikapi UU          No.3 Tahun 2006) dalam Jurnal Hukum Islam Al-         Mawarid, Edisi XVII. Yogyakarta: FIAI UII.

 

Majalah Ekonomi dan Bisnis Syai’ah “SHARING”, Edisi 24 Thn III-Desember      2008, Edisi 25 Thn III-Januari 2009, Edisi 26 Thn III-Februari.2009.

 

Muhammad Abu Zahrah, tt. Ushul al-Fiqh,  (Al Qahirah: Dar al-Fikri al- ‘Araby.

 

Muhammad Hashim Kamali, 1989.Principles of Islamic Jurisprudence.   Selangor Darul Ehan: Publication.

 

Rahmani Timorita Yulianti,2003. “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan         Perundang-          undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial       FENOMENA, Vol. 01 No.2,    Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.

 

------------2007. “ Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan     Arbitrase Syari’ah”, dalam Jurnal Hukum Islam        AL-MAWARID, Edisi XVII. Yogyakarta: FIAI UII.

 

Suhartoyo, “Legal Officer dan Hukum Ekonomi syari’ah di Pengadilan    Agama”, disampaikan dalam Seminar dan Short Course Perbankan dan    lembaga Keuangan Syari’ah, jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah         UIN           Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2007

 

Syamsul Anwar,2002. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”  dalam          Ainurrofiq (ed.),           “Mazhab” Jogja, Mengagas Paradigma Usul Fiqh   Kontemporer,  cet. 1 . Yogyakarta:          Penerbit ar-Ruzz Press.

 

Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

 

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 

Wahbah az-Zuhaili,tt. Usul al-Fiqh al-Islami. Damascus: Al-Matba'ah al-          'Ilmiyyah. H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),

 

Wahyu Wiryono,2006. Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah,makalah dalam    Pelatihan       Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan   Agama,tanggal 8 Juli 2006, di         Universitas Islam Indonesia           Yogyakarta.



            [1]Makalah dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah Terbatas di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Doktor Hukum Islam (S3) UII yogyakarta, Rabu 27 Mei 2009 

            [2]Dosen tetap FIAI dan MSI UII Yogyakarta, serta peserta Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

            [3]Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian UII, FENOMENA, Vol. 01 No.02, September 2003, hal. 104.

 

            [4]Agustianto, “Pertumbuhan Perbankan Syari’ah”, dikutip dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1244-bagian-terakhir-dari-dua-tulisan accsessed 27 Feb 2009 14:47:19 GMT.

 

            [5]Direktorat Perbankan Syari’ah, Statistik Perbankan Syari’ah.  

            [6]Redaksi Memo Bisnis, “ BMI Tambah Kantor Cabang” Majalah Ekonomi  dan Bisnis Syari’ah Sharing, Edisi 29 Tahun III-Mei 2009, hal. 8.

 

            [7]Yudi Suharso, “Pegadaian Syari’ah: Kinerja Bagus Ekspansi Jalan Terus  Majalah Ekonomi  dan Bisnis Syari’ah Sharing, Edisi 25 Tahun III-Januari 2009, hal. 41.

            [8]Sasli Rais, “Menyambut UU Gadai Swasta-Pegadaian Syariah”,  Majalah Ekonomi  dan Bisnis Syari’ah Sharing, Edisi 29 Tahun III-Mei 2009, hal. 52-53.

 

            [9]Ibid. hal. 52.

            [10]Agus Edi Sumanto, “Asuransi Syariah Masih Tumbuh 50-60 Persen” Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah Sharing, Edisi 24 Thn III-Desember 2008, hal. 20.

            [11]Yaitu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, informasi lebih jauh lihat dalam Yudi Suharso dan Siwi Susanto, “Tetap Optimis di Jalur Unit Link”, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah Sharing, Edisi 29 Thn III-Mei 2009, hal. 12-23.

 

            [12]Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)”, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian UII, FENOMENA, Vol. 01 No.2 September 2003, hal. 104.

            [13] Wahyu Wiryono, 2006, Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah,makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama,tanggal 8 Juli 2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

            [14] Lihat Undang-undang Nomer 21 tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, Bab IV pasal 19.

            [15]Andi Syamsu Alam,Implikasi revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hal.15.

            [16] Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, 2.Lembaga keuangan mikro syari’ah, c. asuransi syari’ah, d. reasurasi syari’ah, e. reksadana syari’ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari’ah, i. Pegadaian syari’ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah.

            [17]Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Institute , 2001), hal. 214.

            [18]Agustianto,”Urgensi Hukum Ekonomi Islam”, dikutip dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1109-urgensi-kodifikasi-hukum-ekonomi-syariah accsessed 23 Feb 2009 00:24:59 GMT

 

            [19] Majallah adalah suatu upaya awal  pengkodivikasian hukum Islam yang dibuat pada masa pemerintahan Turki Usmani (Ottoman Empire) yang pembuatannya memakan waktu selama 7 tahun (1285 H/1869 M – 1293 H/1876 M0, yang berlaku di seluruh wilayah jajahan Turki Usmani. Namun sejalan dengan merosotnya kemampuan bertahan  kerajaan Turki Usmani, Majallah akhirnya tidak diberlakukan lagi di negara-negara yang termasuk  ke dalam wilayah jajahannya. Misalnya di Libanon sejak tahun 1932, Syiria sejak tahun 1949, Iraq sejak tahun 1953 dan lain-lain. Lihat M.Rusydi “ Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan  (Menyikapi UU No.3 Tahun 2006) dalam Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XVII Tahun 2007, hal. 10.

            [20]Asep Nursobah “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari www. badilag.net, last update 18 November 2008.

            [21] Azhari Akmal Tarigan, “Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari http://www.waspada online/go.id/detil.

[22]Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada, 1993), hal. 201. Menurut M.B. Hoeker bahwa hubungan antara Adat dan Islam itu sangat mesra terutama di daerah pedesaan. Hal itu disebabkan oleh prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam msyarakat Jawa. Lihat M.B. Hoeker, Adat Law in Modern Indonesia (Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1978), hal. 97.

[23]“Positifisasi” adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 172-173. Sebelum itu, positifisasi hukum Islam tersebut telah dilakukan sebatas hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, yaitu dalam UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, kemudian meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir adalah UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan kompetensi PA dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

 

            [24]Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. Selanjutnya lihat Abdullah Saeed, Islamic Banking  and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Leiden: E.J. Brill, 1996), hal. 77.

            [25]Anita Rahmawaty, “Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol.I No. 2, Desember 2009, hal. 27.  

[26]Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia  (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 117.

 

[27]Rafi Yunus al-Misri, Al-Jami' fi Ushul ar-Riba, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hal. 172.

[28]Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”  dalam Ainurrofiq (ed.), “Mazhab” Jogja, Mengagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer,  cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002), hal. 152. 

            [29]Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh,  (Al Qahirah: Dar al-Fikri al-‘Araby, tt), hal. 216. Lihat Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Selangor Darul Ehan: Pelanduk Publication1989), hal. 363.

[30] Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, (Damascus: Al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, t.t.), II: 810; Hasybi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.417; H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.130. dan Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1988), hal. 7.

            [31]Sesuai dengan pengakuan Ketua Pokja Perdata Agama yang juga ketua tim penyusun KHES,  Prof. Abdul Manan, menyatakan bahwa:” Kompilasi ini merupakan sebuah karya besar yang berhasil dirumuskan dalam waktu relatif singkat”. “Kurang dari dua tahun. Prof. Djazuli bersama tim UIN Bandung berhasil menyelesaikan maha karya berwujud Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, ungkap Hakim Agung yang juga guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut Abdul Manan, meski kita menyebut KHES sebagai karya besar, ketika dimplementasikan akan dijumpai kekurangannya, paling tidak akan ada dijumpai perspektif yang berbeda mengenai KHES ini. Lihat

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1271&Itemid=1. diakses pada  22 Feb 2009 14:42:23 GMT.

 

 

 

            [32]Rahmani Timorita Yulianti, “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. I No. 1, Juli 2007, hal. 61.

            [33]Fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yang dipelajari dan diteliti  seperti kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan Agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa. Fatwa ini erat sekali hubungannya dengan persoalan kemasyarakatan, oleh karena itu fatwa DSN MUI pada dasarnya adalah  hasil interaksi antara si pemikir hukum  dengan lingkungannya. Selanjutnya lihat Mohammad Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal.245.

            [34]Agustianto, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”,

 http://www.acehforum.or.id/fatwa-ekonomi-syari-t17642.html. diakses pada 8 Mei 2009 06:22:52 GMT



 

            [35]Ibid.

            [36] Keputusan DSN MUI No. 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan MUI (PD DSN MUI) dalam Himpunan Fatwa DSN Edisi kedua, (Jakarta: Kerjasama DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2003), hal. 280 – 283.

 

 

 
 

Polls

Bagaimana kemampuan metodologi alumni MSI UII?
 
Apakah perlu MSI UII menyelenggarakan Training Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif?
 
Bagaimanakah Layanan Hot Spot MSI UII di Kampus UII Demangan?
 
Alumni MSI UII yang anda kenal, apakah mereka mampu berbahasa asing (Arab dan atau Inggris) ?
 
Apakah hasil FGD BMT perlu dilanjtkan dengan Workshop?