Magister Studi Islam UII

You are here: Home arrow News & Agenda arrow Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia | Print |
Saturday, 30 May 2009
ImageTanggal 27 Mei 2009, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (PPs FIAI UII) menyelenggarakan Kajian Hukum Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M Hum dalam kesempatan tersebut menyampaikanmakalah tentang "Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia". Berikut makalah yang ditulis dosen pada prodi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam tersebut:

 

Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia[1]

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M Hum[2]

 

 

A. Pendahuluan

Maraknya praktik ekonomi syari’ah di Indonesia selama ini telah direspon positif oleh pemerintah dengan melahirkan berbagai undang-undang, antara lain:

1. Bidang Perbankan

a. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

2. Bidang Peradilan

     Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perubahan yang substansial dari Undang Undang No. 3 Tahun 2006 adalah:

a. Pada Pasal 2 dinyatakan, bahwa Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan[3] yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

b. Pada Pasal 49 dinyatakan, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk; memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shadakah, dan e. ekonomi syari’ah.

Berdasarkan penjelasan undang undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan:

1.  Antara  orang-orang yang beragama Islam’ adalah ‘orang (persoonlijk) atau badan hukum (persoonrecht) yang dengan sendirinya menundukkan dirinya dengan sukarela kepada hukum Islam.

2.  Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a.bank syari’ah; b.lembaga keuangan mikro syari’ah. c.asuransi syari’ah; d.reasuransi syari’ah; e.reksa dana syari’ah; f.obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g.sekuritas syari’ah; h.pembiayaan syari’ah; i.pegadaian syari’ah; j.dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k.bisnis syari’ah.[4]

B. Politik Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah

Secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia, yang di dalamnya terangkum lembaga keuangan syari’ah, memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung 3 makna, yaitu:

1.    Negara tidak boleh membuat petaturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.    Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya.

3.    Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham atheisme).

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata ‘menjamin’ tersebut bersifat ‘imperatif’,. Artinya berkewajiban secara aktif melakukan ipaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.[5]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keinginan umat Islam untuk dibuatnya undang-undang tentang peradilan agama dan perbankan syari’ah adalah suatu sikap yang proporsional yang berlandaskan konstitusi, yaitu UUD 1945.

 

C.  Hukum Islam yang Telah Diaplikasikan pada Bisnis Syariah di Indonesia

Wilayah kajian ekonomi Islam terdapat dalam fikih Mu`amalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berkenaan dengan harta (al-amwal), hak, dan pengelolaan harta (al-tasharruf) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya. Secara ringkas ekonomi Islam meliputi: (1) benda dan kepemilikan, (2) persoalan hak dan hal-hal yang berhubungan dengannya, (3) perikatan atau akad yang berhubungan dengan kedua hal tersebut.[6]

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari`ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut M. Nejatullah Siddiqi, Ekonomi Islam adalah hasil pemikiran muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan al Qur`an dan Sunnah beserta akal dan pengalaman. Rumusan menurut Syed Nawab Heider Naqvi, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu. Sedangkan menurut M.A. Manan, Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun defenisi lain yang lebih lengkap bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu, teori, model, kebijakan serta praktik ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan Al Qur`an dan Al Hadits sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan.[7]

Landasan filosofis ekonomi Islam menurut Adiwarman Karim, terbagi atas empat hal, yaitu: Pertama, prinsip tauhid, yaitu dimana kita meyakini akan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah SWT dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rezeki. Sehingga seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT secara total. Kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus senantiasa berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan. Ketiga adalah kebebasan. Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Keempat adalah pertanggungjawaban. Artinya bahwa manusia harus memikul seluruh tanggungjawab atas segala keputusan yang telah diambilnya.

Berbagai karakteristik dan landasan filosofis di atas memberikan panduan kepada kita dalam proses implementasi ekonomi Islam. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa sistem ekonomi Islam ini merupakan solusi, karena mengandung nilai dan filosofi yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan hidup manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun atribut-atribut keduniaan lainnya. Sistem ekonomi Islam ini tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin saja, tetapi juga memberikan dampak positif kepada kalangan non muslim lainnya.[8]

Berbagai macam bentuk akad muamalah terdapat dalam Ekonomi Syariah guna membangun sebuah usaha, yakni antara lain:

 

1. Musyarakah

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.[9]

Menurut ulama Hanafiyah syirkah adalah Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.[10]

Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah izin untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing.[11]

Menurut Hanabilah Syirkah adalah berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum. Sedangkan menurut Syafi`iyah adalah tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.[12]

Menurut Latifa M.Algoud dan Mervyn K. Lewis musyarakah adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.[13]

Sedangkan menurut Sofiniyah Ghufron dkk., al-musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[14]

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ahli tersebut redaksional berbeda, namun dapat difahami intinya bahwa syirkah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

Dasar hukum musyarakah antara lain firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya: Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu.[15]

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.[16]

Ulama Hijaz menamakan mudharabah, qiradh. Menurut Jumhur, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.[17]

Menurut Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal atau rabb al-mal), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.[18]

Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk., syirkah mudharabah atau qiradh, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/ pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/ pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara. bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.[19]

Dasar hukum mudharabah antara lain Firman Allah pada Surat Al-Muzammil ayat 20, Al-Jumu’ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198.

Mudharabah ada dua macam : [20]

a.    Mudaharabah muthlaq, yakni mudharabah yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha;

b.    Mudharabah muqayyad, yakni mudharabah yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha.

3. Murabahah

Secara etimologis, murabahah berasal dari mashdar yang berarti "keuntungan, laba, faedah"[21]. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah, yaitu : "Jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan".[22]

Ibnu Rusyid mendefinisikan murabahah sebagai berikut:[23] Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Quran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadis.[24]

Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Quran atau dalam Hadis yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung faliditasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Medinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati.[25] Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah.[26]

4. Salam

Kata salam, huruf sin dan lam diberi harakat fathah, adalah semakna dengan kata salaf. Sedangkan hakikat salam menurut syar’i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. [27]

Istilah ba’i as-salam, jual-beli pesanan, kadang diungkapkan dengan menggunakan istilah ba’i as-salaf. Keduanya mempunyai pemahaman arti yang sama, yaitu jual-beli pesanan. Bagi Imam al-Mawardi, penyebutan kata salam adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan penyebutan kata salaf adalah bahasa penduduk Irak. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada jual-beli sistem salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem salam harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi ini, maka pengertian salaf lebih luas. Adapun salam menurut syariat adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (dzimmah).

Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikannya dengan: ba’iu ajalin bi’ajilin, aw ba’iu syai’in maushufin fidz dzimmah ay annahu yataqaddamu fihi ra’sul mal wa yataakhkharu al-mutsminu li ajalin, menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Lain halnya dengan Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanabilah, mendefinisikannya dengan; “akad yang disepakati untuk sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”. [28]

Dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual-beli salam, berdasar-kan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya: “Wahai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Ibnu Abbas r.a, sahabat Rasulullah Saw, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Dalil lain yang menjadi dasar praktek ba’i as-salam dapat dirujukkan pada sabda Rasulullah Saw, yang artinya: “Jika kamu melakukan jual-beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu (HR. Al-Bukhari-Muslim-Abu Daud-an-Nasa’i-at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas)

5. Qiradh[29]

Qard al-hasan merupakan produk perbankan syariah yang mengacu pada prinsip pinjam-meminjam. Dalil tentang praktek qard al-hasan dapat dilacak dalam QS. Al-Hadid [57]: (11) dan hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas’ud: Nabi Saw. Berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (HR. Ibnu Majah).

Secara konseptual, transaksi yang mengacu pada prinsip pinjam meminjam tidak dibolehkan adanya tambahan sebesar apapun. Jika dalam prakteknya ada tambahan (ziyadah) maka transaksi tersebut sudah termasuk dalam kategori riba nasi’ah. Secara harfiyah, qardl al-hasan difahami sebagai pinjaman kebajikan yang tidak ada imbalan atau tambahan di dalamnya. Sebagai ilustrasi, jika seseorang meminjam 100 ribu maka kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan uang sebesar 100 ribu juga.

6. Wadiah[30]

Pengertian Wadi`ah menurut bahasa adalah berasal dan akar kata Wada`a yang berarti meninggalkan atau titip.  Sesuatu yang dititip baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi wadi`ah titipan atau simpanan.  Para ulama pikih berbeda pendapat dalam penyampaian defenisi ini karena ada beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi`ah itu seperti, Apabila sipenerima wadi`ah ini meminta imbalan maka ia disebut TAWKIL atau hanya sekedar menitip.

Menurut Syafii Antonio (1999) wadi`ah adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendaki.

Menurut Bank Indonesia (1999) adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.

Wadi`ah diterapkan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalam QS. An-Nisa` : 58 dan Al Baqarah : 283. Dalam Al-Hadits lebih lanjut yaitu dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya ….” (H.R. Abu Daud dan Tirmizi).

Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu Ijma` ialah para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan Ijma` (konsensus) terhadap legitimasi Al Wadi`ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini[31].

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

7. Ijarah

Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.[32]

Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[33] Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

 

D. Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Ekonomi Syari’ah

Saat ini telah banyak peraturan perundangan yang terkait dengan aplikasi ekonomi syari’ah, antara lain:

1.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

2.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

3.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

4.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

5.       Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

6.       Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

7.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

 

E. Peraturan Perundangan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Ekonomi Syaria’h yang perlu segera dilakukan perubahan:

Di samping peraturan perundangan yang telah disebutkan di muka, masih banyak peraturan perundangan yang harus segera dilakukan penyesuaian, karena undang-undang tersebut terkait secara langsung dengan ekonomi syari’ah, Baik dalam hal mekanisme operasional maupun terkait dengan penyelesaian sengketa, antara laian:

1.    Undang-Undang Kepailitan

2.    Undang-Undang Fiducia

3.    Undang-Undang Arbitrase

4.    Undang-Undang Hak Tanggungan

5.    Undang-Undang SUN (Surat Utang Negara)

6.    Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas)

7.    Undang-Undang Jabatan Notaris

8.    Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

9.    Undang-Undang PPh

10. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

11. Undang-Undang Bank Indonesia

12. Undang-Undang Perbankan Syari’ah

13. Undang-Undang Perdagangan

14. Undang-Undang Wakaf

15. Undang-UndangPengelolaan Zakat

16. Undang-UndangDokumen Perusahaan

17. Undang-Undang Resi Gudang

18. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

19. Undang-Undang Persaingan Usaha

20. Undang-UndangAsuransi

21. Undang-Undang Pasar Modal

22. Undang-Undang Koperasi

23. Undang-Undang Money Loundring

24. Undang-Undang PPn

25. Peraturan Pemerintah tentang Pegadaian.

Mengingat masih banyak piranti pendukung terhadap eksisnya ekonomi syari’ah  yang harus dilengkapi, maka stakeholder ekonomi syariah, ekonom maupun politisi muslim, serta sarjana syari’ah masih harus berfikir keras untuk secara bertahap dapat menyempurnakan piranti hukum tersebut.

 

F. Tantangan dan Hambatan

Tantangan yang paling dominan terhadap terlaksananya ekonomi syari’ah ini adalah ketidak tahuan (al Jahalah) sebagian masyarakat muslim. Sehingga perlu adanya upaya sosialisasi yang kontinyu. Hal ini tidak dapat hanya dibebankan kepada para praktisi ekonomi syari’ah saja, tetapi diperlukan sinergi dari setiap kalangan umat Islam.

Hambatan yang paling berat terhadap terlaksananya ekonomi syari’ah ini adalah dari kalangan umat Muslim sendiri. Yaitu mereka yang belum mengetahui tentang apa dan bagaimana ekonomi syaria’ah, tetapi sudah menjustifikasi terhadap sesuatu yang sebenarnya belum dia ketahui. Demikian juga  mental penikmat riba yang telah mendarah daging di kalangan umat muslim berkat penenaman kolonial Belanda dengan sistem perbankan konvensionalnya.

 

G. Penutup.

Secara juridis normatif, ekonomi syari’ah yang lahir bersamaan dengan kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 saat ini tidak ada masalah. Demikian juga ketangguhan ekonomi syari’ah dalam menghadapi krisis ekonomi tidak diragukan. sebagai bukti para tahun 1988 semua bank konvensional mengalami kolaps sehingga menjadi pasie BLBI, sementara Bank Muamalat tetap eksis tanpa satu senpun bantuan BLBI.

Piranti hukum sebagai pendukung, lambat tapi pasti telah tersedia, meskipun masih perlu dilengkapi.

Tantangan yang paling berat, adalah melawan hati yang masih cinta riba, sehingga memilih yang konvensional.

 

 


DAFTAR PUSTAKA

 

Abdullah Amin, Hasan. al Wada`i  al Masharifah an Maqdiyah wa Istitsmariha fi al Islam.

 

Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, 2005. Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktik dan Prospek, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), , Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

 

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani,  

 

Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995

 

Dewi, Gemala dkk., 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group

 

Ghufron, Sofiniyah dkk. 2005. (Penyunting), Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah, Jakarta: Renaisan,

 

Karim, Adiwarman “Asas Ekonomi Islam”, http://www.pkes.org/?page=info_list&id =573&PHPSESSID=735454e1 211d4946b13ffd7451ebaffc

 

Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi al-. Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 692 - 694. Sebagaimana dikutip dalam “Salam”, http://alislamu.com/index.php?option= com_content&task=view&id=270&Itemid=22

 

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif.

 

Muttaqien, Dadan. 2008. Aspek LegalLembaga Keuangan Syari’ah: Bank, LKM, Reasuransi. Yogyakarta: Safiran Insania Press

 

Nazir¸ Habib & Muh. Hasan, 2004. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah, , Bandung: Kaki Langit

 

Rusyd, Ibnu. tt. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.

 

Sabiq, Sayyid. 1983 Fiqh al-Sunnah Jilid 3, , Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.

 

Saeed, Abdullah. 2003. Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.

 

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perbankan Syariah

 

Zuhaily, Wahbah Az-. 1989. Al-Fiqhu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu, Juz IV, Damaskus: Daar Al-Fikri.

 

“Ekonomi Islam”, http://www.pkes.org/?page=info_list&id=573&PHPSESSID=7354 54e1 211d4946b13ffd7451ebaffc

 

“Memahami Jual Beli Salam”, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/208/909 /lang,id/

 

“Mudharabah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah

 

“Musyarakah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah

 

“Qard al-Hasan”, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1082/909/lang,id/

 

Aplikasi Salam Pada Perbankan Syariah”, http://vibiznews.com/articles_ financial.php ?id=130&page=syariah

 

Wadi`ah Dalam Perbankan Syariah”, Oleh: Drs. Darmansyah Hsb, SH., MH, http://www.pa-pandan.net/index.php?view=article&catid=39%3 Ahotnews&id=65%3Awdps&format=html&option=com_content&Itemid=61



[1] Disampaikan dalam DISKUSI ILMIAH TERBATAS yang diselenggarakan oleh Program Doktor Hukum Islam, Pascasarjana FIAI UII, 27 Mei 2009

[2] Dosen FIAI UII

[3] Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Penjelasan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006

[4] Penjelasan Pasal 49 huruf i  UU No. 3 Tahun 2006

[5] Dadan Muttaqien. 2008. Aspek LegalLembaga Keuangan Syari’ah: Bank, LKM, Reasuransi. Yogyakarta: Safiran Insania Press. Hal.5-6.

[7] Ibid.

[8] Adiwarman Karim, “Asas Ekonomi Islam”, http://www.pkes.org/?page=info_list&id=573 &PHPSESSID=735454e1 211d4946b13ffd7451ebaffc, akses 23 Mei 2009.

[9] “Musyarakah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah, akses 23 Mei 2009.

[10] As-Sayyid Saabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid III, Daar Al-Kitaab Al-„Arabiyi, Beirut, 1985, hal. 354.

[11] Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu, Juz IV, Daar Al-Fikri, Damaskus, 1989, halaman 792.

[12] Ibid.

[13] Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktik dan Prospek, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005, hal. 69.

[14] Sofiniyah Ghufron dkk. (Penyunting), Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah, Renaisan, Jakarta, 2005, halaman 43.

[15] Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemahnya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995, ha. 117.

[16] “Mudharabah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah

[17] Wahbah Az-Zuhaily, Op.cit, hal. 836.

[18] Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, Op.cit., hal. 66.

[19] Gemala Dewi dkk., Op.cit., halaman 119.

[20] Wahbah Az-Zuhaily, Op.cit., halaman 840. Baca juga Muhammad Syafii Antonio, Op.cit., hal. 97.

[21] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 463.

[22] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 703.

[23] Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 161.

[24] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 137.

[25] Ibid, hal. 138.

[26] Ibid.

[27] Diadaptasi dari Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 692 - 694. Sebagaimana dikutip dalam “Salam”, http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=22, akses 24 Mei 2009.

[28] “Memahami Jul Beli Salam”, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/208/909/lang,id/, akses 24 Mei 2009.

[29] “Qard al-Hasan”, http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1082/909/lang,id/, akses 24 Mei 2009.

[30] Diadaptasi dari “Wadi`ah Dalam Perbankan Syariah”, Oleh: Drs. Darmansyah Hsb, SH., MH, http://www.pa-pandan.net/index.php?view=article&catid=39%3Ahotnews&id=65%3Awdps& format=html&option=com_content&Itemid=61, akses 24 Mei 2009.

[31] Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu dalam kitab Al-Mughni Wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah dan Mubsuth Li Imam Sarakhsy. Dr. Hasan Abdullah Amin dalam al Wada`i  al Masharifah an Maqdiyah wa Istitsmariha fi al Islam hal.  23 – 31. Syafii Antonio dalam Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta GIP 2001) hal 35.

[32] Habib Nazir & Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari’ah, Kaki Langit, Bandung , 2004, hal. 246.

[33] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Jilid 3, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1983, hal. 177.

 

 

 
 

Polls

Bagaimana kemampuan metodologi alumni MSI UII?
 
Apakah perlu MSI UII menyelenggarakan Training Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif?
 
Bagaimanakah Layanan Hot Spot MSI UII di Kampus UII Demangan?
 
Alumni MSI UII yang anda kenal, apakah mereka mampu berbahasa asing (Arab dan atau Inggris) ?
 
Apakah hasil FGD BMT perlu dilanjtkan dengan Workshop?