Magister Studi Islam UII

You are here: Home arrow Artikel arrow Artikel arrow Praktik Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Hukum Islam
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Praktik Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Hukum Islam | Print |
Monday, 23 March 2009

ImageJum'at, 6 Maret 2009, PPs FIAI UII menyelenggarakan Kajian Hukum Islam di Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut: (1) Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.; (2) Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum; (3) Drs. Yusdani, M.Ag.; (4) Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. Berikut makalah yang disampaikan Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., yang berjudul Praktik Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Hukum Islam.

PRAKTIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA :

 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Rahmani Timorita Yulianti. Dra, MAg[1]

 

I.    Pendahuluan

            Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Sehingga  dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta, dan  secara praktik operasional.

           Dalam bentuk praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk kelembagaan seperti perbankan, BPRS, Asuransi Syari’ah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syari’ah, dengan instrumen obligasi dan Reksadana Syariah, Dana Pensiun Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, maupun lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga pengelola wakaf.

           Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam  UU nomor 10 tahun 1998[2]. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.

          Dengan kemajuan yang dicapai ekonomi Islam tersebut, berimplikasi kepada banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dengan LKS, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang ekonomi Islam. Dalam hal ini akan diselesaikan oleh PA.[3]

          Dalam merespon pertumbuhan LKS di Indonesia, serta regulasi yang mengaturnya, terdapat beberapa masalah yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Permasalahan tersebut adalah pertama, bagaimana urgensi hukum ekonomi Islam di Indonesia merespon pertumbuhan LKS ? Kedua ,bagaimana dunia pendidikan menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhan LKS di Indonesia?

 

II.  Kemajuan dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia

            Perkembangan ekonomi Islam di bidang LKS mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Pada triwulan ke-3 tahun 2008 perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perkembangan ini telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan  di  banyak kabupaten/kota.[4]

 

 Kelompok Bank

2005

I-06

II-06

III-06

IV-06

I-07

II-07

III-07

IV-07

I-08

II-08

III-08

Bank Umum Syariah

 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Unit Usaha Syariah

 19

 19

 19

 19

 20

 21

 23

 25

 26

 28

 28

 28

Bank Pembiayaan Rakyat Syraiah

 92

 94

 96

 105

 105

 105

 107

 109

 114

 117

 124

 128

Jumlah Kantor BUS & UUS

 550

565

577

617

636

657

673

686

711

726

743

841

JumlahLayanan Syariah

 -

212

250

419

456

467

983

1053

1195

1256

1364

 1440

 

III-08 = Posisi s.d. Juli 2008

Sumber: Bank Indonesia, (2008) Statistik Perbankan Syariah Juli 2008.

 

          Kemajuan tersebut juga dialami Pegadaian Syari’ah, kinerjanya tetap signifikan. Selain terus penetrasi ke daerah, juga berinovasi dengan produk-produk baru. Di tahun 2009 pembiayaan ditargetkan dapat mencapai Rp. 2,8 triliun dengan target 250 gerai.[5] 

          Di samping itu, perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah (BMT) juga sangat pesat. Akhir 2008, jumlah BMT mencapai 5000-an kantor. Bahkan representasi  BMT Beringharjo Yogyakarta (per November 2008) modalnya sudah mencapai Rp. 28 miliar  dengan delapan cabang termasuk  di Jawa Timur dan Jawa Barat.[6]

          Sedangkan perkembangan lembaga asuransi syariah di Indonesia sampai akhir 2007 terdapat 37 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, 5 broker asuransi dan reasuransi Syariah. Hingga tahun 2009 ini masih akan bergerak tumbuh di kisaran 50-60 persen.[7] Perkembangan tersebut juga dialami oleh pasar modal syariah, lembaga bisnis syariah seperti lembaga pembiayaan syariah dan lembaga keuangan publik Islam seperti lembaga pengelola zakat dan lembaga wakaf.

          Perkembangan LKS tersebut seiring dengan perkembangan regulasi yang mengatur operasionalnya. Berturut turut sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, direvisi dalam  UU No. 10 tahun 1998. yang mengatur landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh perbankan syari’ah, juga arahan bagi perbankan konvensional melakukan  dual banking system atau konversi.[8]

          Selanjutnya, lahir  UU No. 23 Tahun 1999 direvisi UU No.3 Tahun 2004 tentang BI, sebagai penanggung jawab otoritas moneter bank syari’ah dan bank konvensional.[9]  Kemudian disusul disahkan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan perkembangan yang sangat signifikan  dengan disahkannya undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah.[10]

          Kemudian untuk menyelesaikan sengketa di LKS, pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 2006 tentang PA sebagai revisi UU No.7 tahun 1989, yang sebelumnya diselesaikan di PN atau Badan Arbitrase Syari’ah. Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini membawa implikasi baru. Sehingga formalisasi hukum ekonomi Islam di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang urgen.

 

III.        Urgensi Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

            UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda,  bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 point i disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[11]

          Amandemen ini membawa implikasi dalam sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah  diselesaikan di PN yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari’ah. Dalam aplikasinya, sebelum amandemen UU No 7/1989  ini,  penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata.[12]

          Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Akibatnya lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.[13]

          Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim PA, maka kehadiran KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah) yang komprehensip menjadi urgen, seperti yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-’Adliyah[14].  Sehingga hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar. Hal ini juga menjadi signifikan karena masalah asuransi syari’ah, reasuransi, pegadaian syari’ah, reksadana syariah, obligasi syari’ah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat.

           Kalaupun ada aturan-aturan hukum tersebut tersebar ke berbagai tempat. seperti Fatwa DSN, regulasi BI, kitab-kitab fiqih dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Sehingga belum menjadi satu dalam bentuk kodifikasi. Kenyataan inilah yang dijawab MA dengan menghadirkan KHES. 

          Kehadiran KHES berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspon konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalam KHES yang berisi 4 buku, 43 bab, 796 pasal. Buku I tentang Subyek Hukum dan Amwal (3 bab, 19 Pasal), Buku II tentang Akad (29 bab, 655 Pasal). Buku III tentang Zakat dan Hibah (4 bab, 60 Pasal), dan Buku IV tentang Akuntansi Syariah (7 bab, 62 Pasal). [15]

          Di antara beberapa hal yang perlu dikritisi adalah pertama, posisi KHES dalam konteks bangunan hukum nasional. Kedua, paradigma dan prinsip  yang menjadi pijakan dalam perumusan KHES. Ketiga, pendekatan dan metode istinbat yang dilakukan tim KHES dalam melahirkan hukum ekonomi syari’ah. Keempat, hubungan KHES dengan undang-undang terkait. Kelima, kedudukan dan kewenangan DSN pasca lahirnya KHES. Keenam, apakah aturan-aturan hukum di dalam KHES memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah.[16]

 

IV. Respon Terhadap Kebijakan Pemerintah

            Selain masalah-masalah fundamental di atas, kehadiran KHES, UU No. No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, juga berimplikasi pada lembaga-lembaga terkait seperti Pengadilan Agama, Program Studi Hukum Islam (Syari’ah), Program Studi Ekonomi Islam, dan Pendidikan Advokat (Pengacara). Respon lembaga-lembaga tersebut menjadi penting dalam menyediakan SDM yang mempunyai kualifikasi sesuai tugas dan wewenangnya.

          Untuk Pengadilan Agama, ada beberapa agenda untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut  di antaranya yang terkait dengan PT seperti:

1.    Membangun SDM dengan Diklat, pelatihan Hakim Pengadilan Agama baik oleh MA, Perguruan Tinggi, maupun Organisasi Profesi.

2.    Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan membuka program S2-S3 dengan program studi Hukum Bisnis dan Ekonomi Syariah.

3.    Sertifikasi Hakim Pengadilan Agama khusus untuk menangani perkara sengketa Ekonomi Syariah.[17]

          Untuk Perguruan Tinggi yang memiliki Program studi Hukum Islam dan Ekonomi Islam perlu merekonstruksi kurikulumnya dalam rangka penguatan aspek hukum kontrak ekonomi syari’ah dan hukum material ekonomi syariah. Rekonstruksi ini penting karena program studi ini akan melahirkan SDM yang berpeluang sebagai Hakim Pengadilan Agama, Advokat (Pengacara), Praktisi Lembaga Keuangan Syari’ah dan anggota DSN maupun DPS. Sehingga para Hakim Pengadilan Agama, Advokat (Pengacara) di Pengadilan Agama tidak gagap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

          Selain itu praktisi LKS mempunyai bekal untuk mempersiapkan materi dalam mendisain kontrak di LKS. Sedangkan MUI perlu meninjau ulang  kualifikasi anggota DSN dan DPS. Sehingga anggota DSN dan DPS tidak cukup hanya pakar  ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang expert dalam operasional Lembaga Keuangan Syari’ah dan ilmu ekonomi keuangan saja.

V.   Penutup

            Kemajuan aplikasi ekonomi Islam di Indonesia, baik di bidang lembaga keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, sangat penting untuk direspon oleh Perguruan Tinggi seperti MSI FIAI UII ini secara cerdas dan profesional. Kemajuan tersebut akan menjadi berkah ketika di sikapi secara cepat dalam mengkonstruksi kurikulum dan tata kelola lembaganya. Tetapi sebaliknya akan menjadi musibah karena metode pembiaran yang dipilih.

 

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto,Urgensi Hukum Ekonomi Islam, dikutip dari    http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1109- urgensi-kodifikasi-    hukum-ekonomi-syariah accsessed pada tanggal 23        Feb     2009 00:24:59 GMT

Andi Syamsu Alam, Implikasi revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989       tentang Peradilan     Agama dan Langkah Strategis bagi Praktisi Hukum      Pengadilan Agama”,  dalam Jurnal Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.

Azhari Akmal Tarigan, “Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari     http://www.waspada online/go.id/detil.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tahun 2008.

Majalah Ekonomi dan Bisnis Syai’ah “SHARING”, Edisi 24 Thn III-Desember      2008, Edisi 25 Thn III-Januari 2009, Edisi 26 Thn III-Februari 2009.

Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan           Perundang-            undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial     FENOMENA, Vol. 01 No.2,   Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.

------------“ Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan   Arbitrase Syari’ah”, dalam Jurnal Hukum Islam       AL-MAWARID, Edisi XVII Tahun     2007.

Suhartoyo, “Legal Officer dan Hukum Ekonomi syari’ah di Pengadilan           Agama”, disampaikan dalam Seminar dan Short Course Perbankan dan     lembaga Keuangan Syari’ah, jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah    UIN   Sunan        Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 200.


            [1]Dosen tetap FIAI dan MSI UII Yogyakarta, serta peserta Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

            [2] Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, hlm. 104.

 

            [3]Lihat UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

            [4]Direktorat Perbankan Syari’ah, Statistik Perbankan Syari’ah  

            [5]Pegadaian Syari’ah: Kinerja Bagus Ekspansi Jalan Terus”  Dalam Majalah Ekonomi  dan Bisnis Syari’ah, Edisi 25 Tahun III-Januari 2009, hlm. 41.

            [6]Ibid. Hlm. 52.

            [7]Asuransi Syariah Masih Tumbuh 50-60 Persen” Dalam Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 24 Thn iii-Desember 2008, hlm 20.

            [8] Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, hlm. 104.

            [9] Wahyu Wiryono,2006,Penyelesaian Sengketa Bank Syari’ah,makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama,tanggal 8 Juli 2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

            [10] Lihat Undang-undang Nomer 21 tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, Bab IV pasal 19.

            [11] Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, 2.Lembaga keuangan mikro syari’ah, c. asuransi syari’ah, d. reasurasi syari’ah, e. reksadana syari’ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari’ah, i. Pegadaian syari’ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah.

            [12]Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Institute , 2001), hlm. 214.

            [13]Agustianto,Urgensi Hukum Ekonomi Islam, dikutip dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1109-urgensi-kodifikasi-hukum-ekonomi-syariah accsessed pada tanggal 23 Feb 2009 00:24:59 GMT

 

            [14] Majallah adalah suatu upaya awal  pengkodivikasian hukum Islam yang dibuat pada masa pemerintahan Turki Usmani (Ottoman Empire) yang pembuatannya memakan waktu selama 7 tahun (1285 H/1869 M – 1293 H/1876 M0, yang berlaku di seluruh wilayah jajahan Turki Usmani. Namun sejalan dengan merosotnya kemampuan bertahan  kerajaan Turki Usmani, Majallah akhirnya tidak diberlakukan lagi di negara-negara yang termasuk  ke dalam wilayah jajahannya. Misalnya di Libanon sejak tahun 1932, Syiria sejak tahun 1949, Iraq sejak tahun 1953 dan lain-lain. Lihat M.Rusydi “ Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan  (Menyikapi UU No.3 Tahun 2006) dalam Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XVII Tahun 2007, hlm. 10.

            [15] “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari www. badilag.net, last update 18 November 2008.

            [16] Azhari Akmal Tarigan, “Marhaban Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, dikutip dari http://www.waspada online/go.id/detil

            [17] Suhartoyo, “Legal Officer dan Hukum Ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama”, disampaikan dalam Seminar dan Short Course Perbankan dan lembaga Keuangan Syari’ah, jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 7-9 September 2007,

 
 

Polls

Bagaimana kemampuan metodologi alumni MSI UII?
 
Apakah perlu MSI UII menyelenggarakan Training Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif?
 
Bagaimanakah Layanan Hot Spot MSI UII di Kampus UII Demangan?
 
Alumni MSI UII yang anda kenal, apakah mereka mampu berbahasa asing (Arab dan atau Inggris) ?
 
Apakah hasil FGD BMT perlu dilanjtkan dengan Workshop?