Implementasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Mal Wal

0
92

Tukimin. 2008. Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Baitul Mal wal Tamwil Dana Syari’ah Piyungan Yogyakarta). Tesis, Magister Studi Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada saat ini Lembaga-lembaga keuangan yang telah ada belum seluruhnya dapat dijangkau oleh Pengusaha Ekonomi Mikro (Pengusaha Kecil-bawah) yang jumlahnya relatif banyak, dan merupakan unsur utama dalam mengembangkan ekonomi rakyat.

Baitul Mal wal Tamwil (BMT) sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha kecil, karena harus mampu memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan mura>bah}ah di Baitul Mal wal Tamwil (BMT) Dana Syari’ah Pioyungan Yogyakarta kaitannya dengan penentuan margin keuntungan dan hal-hal lain yang menimbulkan terjadinya sengketa.

Sengketa yang mungkin timbul di BMT pada pokoknya adalah bersumber dari tidak terlaksananya kontrak (akad) yang telah diperjanjikan antara BMT dengan nasabah sebagaimana mestinya, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk memulihkan haknya itu para pihak dapat menempuh jalur lewat Pengadilan (litigasi) maupun lembaga lain di luar Pengadilan, seperti Badan Arbitrase Syari’ah.

Penelitian dalam penyususnan tesis ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan mendatangi secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data-data primer dengan wawancara, dan tela’ah dokumen untuk memperoleh data-data sekunder, dengan pendekatan Yuridis Normatif, data yang diperoleh diolah secara deskriptif analisis, sehingga ditemukan simpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) BMT Dana Syari’ah Piyungan Yogyakarta dalam menentukan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah menggunakan pendekatan tukang sayur; (2) Dalam prakteknya, transaksi yang dilakukan BMT Dana Syari’ah Piyungan Yogyakarta dengan nasabah, khususnya dalam akad murabahah, telah sesuai dengan prinsip syari’ah, Peraturan Bank Indonesia maupun fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional; (3) Apabila terjadi sengketa antara BMT Dana Syari’ah Piyungan Yogyakarta dengan nasabah, maka BMT dalam menyelesaikannya menggunakan sistem as-Sulhu (secara damai) dan atau sistem ibra’ (pembebasan dari sebagian hutangnya), bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu.