Belajar Dari Kasus Bos IMF

0
19

Oleh: Faizi*

Berita menggemparkan datang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Betapa tidak, direktur IMF Dominique Strauss-Kahn diberitakan mencoba melakukan perbuatan seksual kriminal dan percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita berumur 32 tahun. Wanita itu selama tiga tahun terakhir bekerja di hotel mewah Sofitel dekat Times Square, New York. Wanita itu menuduh Strauss-Kahn menyerangnya di kamar hotelnya ketika pria itu keluar dari kamar mandi dengan tubuh telanjang (Harian Berita/16/05).

Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus bos IMF di atas. Dari aspek hukum, ternyata tidak ada yang kebal hukum di dunia, terutama di dunia Barat. Hukum coba ditegakkan seadil mungkin tanpa terperangkap pada status sosial yang disandangnya. Siapapun dia manakala melanggar aturan yang ada, maka akan diproses secara hukum. Hal ini amat sangat kontras dengan kondisi penegakan hukum di negara ini. Penegakan hukum di negerri ini hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum hanya menghampiri orang kecil, sebaliknya menjauhi orang besar atau elit. Transaksi hukum pun tidak bisa dihindari, dan hanya orang yang kuat secara politik dan ekonomiyang lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat kecil yang lemah secara ekonomi seringkali menjadi bulan-bulanan hukum. Inilah logika sederhana hukum di negeri kita.

Pelajaran lain yang bisa kita pungut dari kasus ini adalah masih rentannya kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja. Pelecehan merupakan suatu bentuk penghinaan yang sangat merendahkan harkat dan martabat setiap manusia. Lebih-lebih pelecehan seksual pada seorang perempuan.

Bentuk pelecehan seksual ini bermacam-macam. Mulai dari hal yang sangat sederhana hingga yang paling berat dan berimplikasi pada ranah psikis. Pandangan, gerakan atau bahasa tubuh, kata-kata berupa komentar,bisikan yang bernada seksual pun bisa dikategorikan sebagai pelecehan bila satu pihak merasa terganggu. Apalagi tindakan yang demontratif seperti menyodorkan gambar cooking, meraba, memegang, menyentuh hingga mencium sampai memaksa untuk berhubungan seksual.

Namun demikian, dalam kadar tertentu tidak serta merta menyalahkan kaum “adam” ketika kaum “hawa” mengenakan busana yang ketat, minim dan terbuka, yang tentunya akan memberikan peluang yang lebih besar terjadinya pelecehan seksual di lingkungan tempat kerja kita. Hal ini belum lagi ditambah dengan cara bicara dan gesture yang sensual karena bisa disalahartikan oleh lawan jenisnya.

Oleh karena itu, kewaspadaan mungkin menjadi senjata paling efektif untuk menghindari pelecehan seksual tersebut. Tentunya disamping kewaspadaan di atas masih banyak cara dan upaya bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual.

Pertama, sampaikan dengan jelas bahwa anda tidak mau menerima perlakuan tersebut. Berikan perlawanan dan pelajaran pada pelaku dengan ucapan atau isyarat tubuh dan tindakan. Kalau sikap halus dan sopan sudah tidak efektif, tindakan kasar guna membala dan menjaga martabat amat sangat dibenarkan.

Kedua, melaporkan pada pihak yang berwajib. Selama ini ada kecendrungan kuat sikap apatis dari korban pelecehan seksual dengan tidak melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib. Sudah saatnya melaporkan segala bentuk pelecehan seksual pada serikat pekerja yang ada di masing-masing unit kerja. Bila tingkat pelanggarannya kuat segera laporkan pada lembaga bantuan hukum yang ada, organisasi perempuan bahkan pada polisi.

Ketika, mendiskusikan dengan orang lain. Berbagi pengalaman dengan cara membicarakannya pada orang-orang yang dipercayai tentang apa yang terjadi. Yang jelas jangan sampai kita merasa tertekan dan tidak berbuat apa-apa sebab pelaku harus dibuat jera sehingga berfikir untuk sekian kali manakala mengulangi perbuatan hina yang serupa.

Political will

Jauh lebih penting dari semua itu adalah adannya political wiil dari pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenahi pelecehan seksual selama ini di Indonesia dalam konteks pelakunya hanya dijerar dengan beberapa pasal dalam KUHP:1) pencabulan (pasal 289-296); 2) penghubungan pencabulan (pasal 295-298 dan pasal 506); persetubuhan dengan wanita di bawah umur (pasal 286-288). Padahal dalam kenyataannya, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual mungkin belum masuk dalam kategori yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Jika kita membandingkan dengan aturan hukum tentang pelecehan seksual di Amerika Serikat yang tertuang dalam Title VII of The Federal Civic Right Act tahun 1964 yang telah diamandemen oleh kongres pada tahun 1991, maka kita dapat melihat betapa hukum disana telah mengatur secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual berikut sanksi hukum yang berlaku pada pelakunya. Dengan aturan hukum yang jelas dan rinci tersebut maka akan sangat memudahkan korban untuk melaporkan hal-hal apa saja yang dianggap pelecehan seksual.

Pemahaman tentang seksual memang sudah seharusnya diatur secara rinci. Hal ini amat sangat berguna sebagai bahan pembuktian di pengadilan jika ada korban yang melaporkan. Oleh karena itu, amat penting untuk membuat definisi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelecehan seksual tersebut.

(Sumber; Opini ini dimuat di Jawa Pos, Juma’at, 10 Juni 2011)

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta